Ketua DPR Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Beras Oplosan

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya praktik pengoplosan beras yang terungkap dari hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan. Pasalnya, Kementan menemukan 212 merek beras di 10 provinsi yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan kualitas.

Puan menilai temuan beras oplosan itu sebagai bentuk pembohongan publik yang merugikan rakyat kecil dan mengancam hak dasar masyarakat atas pangan yang layak. "Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Puan menekankan isu beras oplosan bukan sekadar persoalan perdagangan, tetapi juga menyangkut keadilan dan hak konsumen. Ia meminta negara untuk hadir dan mencegah pasar dikendalikan oleh mafia pangan yang mengabaikan etika dan hukum. 

"Negara harus hadir dan bertindak tegas agar distribusi pangan tidak dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras,” ujarnya.

Puan mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik, serta memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen. Ia menilai, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis, tetapi harus menelusuri rantai distribusi dan aktor korporasi di balik praktik manipulatif ini.

“Diperlukan juga reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mutu pangan agar lembaga terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup,” ucap Puan.

Dia menyarankan pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam pengawasan mutu pangan agar informasi tidak hanya dimonopoli oleh pelaku industri. Menurut dia, transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam sistem pangan nasional.

"Evaluasi menyeluruh terhadap distribusi beras nasional, termasuk peran BUMN dan mitra swasta agar berpihak pada konsumen dan petani. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen melalui edukasi publik yang berkelanjutan," tuturnya.

Puan menekankan pentingnya melihat kedaulatan pangan dari sudut keadilan distribusi, bukan hanya dari sisi jumlah produksi. “Ini soal keadilan ekonomi. Ini soal martabat rakyat. DPR RI akan terus mengawal agar reformasi sistem pangan benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.