Sri Mulyani Ungkap Kebutuhan Anggaran Infrastruktur hingga 2026 capai Rp 10.000 Triliun

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran investasi infrastruktur sebesar USD 625 juta atau setara Rp 10.000 triliun (kurs: Rp 16.000 per dolar AS) pada tahun 2025-2026. Menkeu menyebut, dari total tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah atau Pemda hanya bisa menutupi 40 persennya saja.

"Total investasi infrastruktur yang dibutuhkan pada periode 2025-2026 sekitar USD 625 juta. Budjet pemerintahan dikombinasi dengan budget Pemda akan menutupi sekitar 40 persen," kata Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan dengan 40 persen anggaran yang akan disiapkan Pemerintah Indonesia mengalami kesenjangan pendanaan. Itu sebabnya, Indonesia sangat membutuhkan sektor swasta dan para mitra untuk mendukung proyek infrastruktur di tanah air.

Salah satu yang akan dilakukan bersama dengan sektor swasta yaitu dengan menerapkan pendanaan yang inovatif. Di sisi lain, pengetatan APBN untuk prioritas domestik juga dilakukan seiring dengan meningkatnya tekanan global yang saat ini terjadi.

"Dunia saat ini penuh dengan ketegangan geopolitik yang terus menerus mengakibatkan fragmentasi dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan, hingga membuat prospek ekonomi global tidak bagus," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa potensi investasi di sektor infrastruktur sangat besar, mencapai USD 644 juta atau sekitar Rp 10.609,9 triliun. Potensi investasi tersebut 40 persen diantaranya berasal dari pemerintah, 30 persen dari sektor swasta dan sisanya berasal dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah naungan Keuangan menjadi sepenuhnya di bawah Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anggata Nusantara (Danantara).

Itu sebabnya, pemerintah saat ini sedang membentuk gugus tugas untuk memperbaiki regulasi investasi yang sudah ada menjadi lebih baik dan mudah. "Sehingga investasi kita di Indonesia bisa dikembangkan. Karena jika tidak, potensi akan dianggap sebagai potensi, dan tantangannya untuk diaktifkan akan mengambil waktu yang panjang," ujar Rosan.