Koperasi Merah Putih Disarankan Tak Hanya Diterapkan di Desa, Tapi di Perkotaan dengan Sistem Digital

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan dan desa di seluruh pelosok Tanah Air. Pembangunan Koperasi Merah Putih itu diharapkan dapat mendorong transformasi struktural yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan ekonomi.

Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan koperasi digital sebagai jawaban atas ketimpangan model bisnis digital saat ini.

"Teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi model seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan masa depan pengemudi,” kata Didik dalam keterangannya, Selasa (10/6).

Menurut Didik, dalam kerangka ideologi sosialisme pasar yang kini dijalankan pemerintahan Prabowo, platform digital seperti Gojek seharusnya dikembangkan menjadi koperasi. Hal itu agar para mitra pengemudi juga memiliki hak kepemilikan atas platform yang mereka jalankan setiap hari.

“Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver menjadi pemilik entitas bisnisnya. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi,” jelas Didik.

Ia juga menyarankan agar pemerintah melalui entitas Danantara membangun platform transportasi digital nasional dengan model bisnis koperasi. Ia mencontohkan, mengacu pada Co-op Ride di New York City, layanan ride-sharing yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudinya, bukan oleh korporasi teknologi besar seperti Uber dan Lyft.

“Model koperasi transportasi digital ini lebih feasible secara ekonomi karena masyarakat perkotaan kini jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah saat ini,” ujarnya.

Meski Koperasi Merah Putih penting dalam distribusi logistik dan pemberdayaan desa, model koperasi digital untuk kota besar dinilai strategis dalam menjawab tantangan ketimpangan di era ekonomi digital.

Didik juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang juga ayahanda Prabowo.

Dalam bukunya Paradoks Indonesia, lanjut Didik, Prabowo telah menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi sebuah pendekatan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari ketimpangan struktural pasar bebas.

“Model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utama adalah cerminan kapitalisme murni. Pemerintahan Prabowo lebih menekankan sosialisme pasar,” pungkasnya.