Ekonom Ingatkan Implementasi Koperasi Merah Putih Jangan Hanya di Desa, Perkotaan Perlu Dipikirkan

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang gencar membangun Koperasi Desa Merah Putih. Ekonom Prof Didik J Rachbini mengingatkan soal sebaran penduduk yang lebih banyak di perkotaan. 

Rektor Universitas Paramadina itu menyarankan Koperasi Merah Putih sebaiknya tidak  hanya fokus di desa. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasarinya, seperti soal populasi.

Didik mengatakan, penduduk Indonesia yang tinggal di kota mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Kemiskinan di perkotaan juga sangat besar, sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota.

Dia menjelaskan kecenderungan peningkatan penduduk perkotaan akan semakin besar dengan peningkatan pertumbuhan urbanisasi yang cukup pesat. "Bahkan pada tahun 2045, perkiraan penduduk wilayah perkotaan dapat mencapai 70 persen," tutur Didik, Senin (9/6). 

Alasan lainnya terkait dengan teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota yang lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek atau sejenisnya. Namun, di balik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib dan masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi.  "Mereka (driver ojek online) dengan model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas vertikal ke atas," tuturnya.

Dia juga menyampaikan dalam ideologi pemerintahan sekarang yang menjalankan sistem sosialisme pasar. Gojek atau sejenisnya akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nanti menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi. "Atau pemerintah melalui Danantara membuat platform transportasi digital dengan model bisnis koperasi," katanya.

Platform itu nantinya akan dimiliki oleh ratusan ribu atau bahkan jutaan pengemudi motor dan mobil.  Skema ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini.

Dia menjelaskan contoh yang ada adalah co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York Amerika Serikat. Koperasi ini dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi. Bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft.

Menurut Didik, dibandingkan dengan ide Koperasi Merah Putih, gagasan transformasi digital seperti jauh lebih layak. Baginya koperasi gagasan Prabowo itu tetap penting untuk memajukan pedesaan. Tetapi koperasi transportasi digital  ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis. Karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang.

Dia menyebutkan warisan Nadiem Makariem itu adalah warisan yang hebat dan sangat bernilai. "Saya menyampaikan kritik model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya merupakan implementasi model Kapitalisme murni," jelasnya. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.

Dia mengatakan Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme. Yaitu memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif. 

Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.

"Inilah yang dipraktikkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini," katanya. Kebijakan itu sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya Paradoks Indonesia. Yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi atau Ekonomi Konstitusi. (wan)