Apindo Akui Susah Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tanpa Terobosan

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya sebesar 4,87 persen yoy. Angka itu jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan dalam kerangka ekonomi makro 2025 sebesar 5,1–5,5 persen. 

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani memandang, momentum pertumbuhan ekonomi, biasanya mengandalkan kuartal I karena siklus Ramadhan dan Lebaran. Sebab, pada momen tersebut perputaran uang selalu lebih tinggi dari hari normal. 

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11 persen, dan kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen secara agregat pada akhir tahun 2024. "Dalam kondisi ceteris paribus dan tidak ada terobosan program dari pemerintah, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2025 sebesar 4,87 persen, akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen secara agregat pada akhir tahun," ujar Ajib di Jakarta, Selasa (6/5). 

Ajib menyebut, pertumbuhan ekonomi itu mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan. Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun. 

Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Penerimaan pajak jauh dari target, hanya mencapai 14,7 persen sampai Maret 2025 dari target ideal 20 persen. Bahkan pola Danantara yang menjadi pengelola dividen BUMN, menjadi penggerus sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low-cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi," tuturnya.  

Menurut Ajib, paling tidak ada empat hal yang bisa didorong oleh pemerintah. Pertama, penyediaan energi yang murah. Kedua, mendorong infrastruktur dan logistik yang efisien. Ketiga, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis. Keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja.

Keempat program tersebut di luar program jangka pendek dan konvensional optimalisasi government spending (belanja pemerintah).

Untuk mendorong program-program tersebut, Apindo mengusulkan pembentukan Indonesia Incorporated, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. 

Ajib menyebut, dunia usaha diharapkan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, terlibat aktif dalam deregulasi, revitalisasi industri padat karya dan mendesain kebijakan-kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Jika pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi pada kuartal I 2025 bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya yang lebih baik. "Harus ada terobosan signifikan dari pemerintah agar pertumbuhan ekonomi agregat tahun 2025 lebih eskalatif dan mencapai angka psikologis minimal 5 persen pada akhir tahun," jelasnya.