Rupiah Masih Melemah, Apindo Dorong Optimalisasi DHE hingga Substitusi Impor

JawaPos.com -  Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan, tak terkecuali  di pasar Non Deliverable Forward (NDF) yang notabene nilai tukar yang digunakan dalam kontrak berjangka valuta asing (valas). Nilai pasar NDF ini menjadi indikator keyakinan global atas nilai rupiah. 

Meski Bank Indonesia (BI) telah melakukan intervensi, namun rupiah masih melemah. Pasar NDF menunjukkan nilai tukar rupiah melemah di kisaran Rp 17.200 per USD. Kondisi itu sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah di pasar spot exchange yang sudah menyentuh Rp 16.800 dan terus mengalami fluktuasi.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, jika dikaji lebih mendalam, indikator ekonomi makro domestik Indonesia relatif stabil.

Ajib merujuk pada tingkat suku bunga acuan yang stabil di angka 5,75 persen dan inflasi masih di rentang kendali di bawah 2,5 persen. Faktor lain penentu stabilitas mata uang, dalam hal ini faktor politik, juga relatif stabil dengan dimulainya pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto.

“Pelemahan nilai tukar rupiah ini cenderung dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, ekonomi global dan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif pajak. Hal itu akan membuat konstraksi neraca dagang Indonesia-Amerika, yang pada tahun 2024 mencapai surplus lebih dari 16 miliar US dolar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/4).

Kedua, tingkat keyakinan pasar global atas ekonomi dalam negeri Indonesia. Salah satu indikatornya adalah tekanan terhadap nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok lebih dari 9 persen begitu perdagangan bursa dibuka pada 8 April 2025. Nilai kapitalisasi pasar uang yang mencapai lebih dari Rp 12.000 triliun menjadi indikator paling objektif bagaimana pasar melihat dan merespons kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Ketiga, adalah faktor kebijakan ekonomi Indonesia yang menganut defisit fiskal. Sehingga setiap isu pengelolaan keuangan negara akan mempengaruhi dan sekaligus terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. Proyeksi belanja negara tahun 2025 yang lebih dari 3.600 triliun, ditopang oleh hutang lebih dari 600 triliun untuk tahun berjalan.

Proyeksi yang dibuat oleh pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro, untuk sepanjang tahun 2025, nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.000 per USD.

“Ketika rupiah mengalami pelemahan menuju Rp 17.000, akan membawa dampak terhadap kebijakan moneter dan fiskal sekaligus,” jelas Ajib. Menurutnya, pemerintah harus membuat penyesuaian kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter untuk memitigasi fluktuasi yang ada.

 Ajib menyebut, setidaknya ada empat langkah untuk mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang, di luar kebijakan fiskal dan moneter. “Pertama, melanjutkan program optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sambil tetap memberikan insentif terbaik agar dunia usaha tetap berjalan dan tidak kekurangan likuiditas. Kedua, fokus dengan program orientasi ekspor dan substitusi impor,” katanya.

 Ketiga, mendorong peningkatan nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan maritim. Keempat, mendorong kebijakan revitalisasi sektor padat karya dan deregulasi. Hal itu diharapkan bisa menekan high cost economy yang membebani dunia usaha dan bisa meningkatkan daya saing.

Dengan kompleksitas ekonomi yang ada, rupiah mengalami fluktuasi dan tekanan nilai yang luar biasa. “Sehingga, pemerintah harus bisa membuat langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar dengan program-program kebijakan yang terukur dan pro dengan dunia usaha,” jelas Ajib.