Airlangga Hartarto Libatkan KPK dan Polri untuk Wujudkan Transparansi, Initial Memorandum akan Diajukan ke OECD Juni

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mewujudkan 239 instrumen hukum yang kini telah bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

Pemerintah melakukan aksesi OECD sebagai transformasi strategis yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam tata kelola Pemerintahan, ekonomi, dan hubungan internasional.

"Kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD, kita bisa kembangkan better policy for better life. Jadi, policy yang kita ambil adalah global, dan ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (10/2).

Airlangga menjelaskan, saat ini proses aksesi memasuki tahap penyusunan 32 bab dokumen initial memorandum yang merupakan asesmen kesesuaian regulasi Indonesia terhadap 239 instrumen hukum OECD. 

Proses tersebut dilakukan oleh masing-masing bidang, sesuai dengan Komite OECD, termasuk di antaranya bidang anti korupsi yang dikoordinasikan oleh KPK dan Polri.

"Kita berharap submisi initial memorandum akan selesai di triwulan pertama dan bisa dibawa dalam pertemuan Dewan Menteri OECD di bulan Juni 2025,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga mengapresiasi dukungan seluruh negara OECD terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF) yang menjadi salah satu pilar yang berpengaruh dalam multilateral agreement. Ia menyebut,

Indonesia sendiri menerapkan visi Indonesia Emas, menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi 10 besar. Ia pun mengapresiasi KPK dan inisiatif Kedutaan Jepang dalam mensupport, sebagai komitmen untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD.

Dia berharap, menjadi komitmen membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, berintegritas, menuju Indonesia emas. 

Ia menekankan, bergabungnya dengan OECD Pemerintah berharap perekonomian dapat terus meningkat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni mencapai 8 persen, yang salah satu kuncinya yaitu investasi.

“Dengan kita mempunyai iklim investasi yang baik, tidak hanya domestik tetapi internasional, kita berharap investasi bisa meningkat di Indonesia. Apalagi dengan ketidakpastian global per hari ini, maka tentu kita harus memperkuat kawan kita yang ada di Asia Pasifik, termasuk di dalamnya ASEAN, Jepang, dan berbagai kerja sama yang kita lakukan di negara-negara ASEAN. Tentu kita membutuhkan teman lebih banyak yaitu teman-teman di OECD,” pungkas Airlangga.