Realisasikan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Maruarar Usul Tambah Anggaran ke Kemenkeu sebesar Rp 48,4 Triliun 

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp48,4 triliun. Tambahan dana ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dana Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

Ara menyampaikan, saat ini Kementerian Perumahan yang dipimpinnya hanya diberi anggaran sebesar Rp 5,1 triliun. Padahal, kata Ara, menurut hitung-hitungan satuan tugas perumahan era Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam keterangannya, ditulis Minggu (17/11).

Dia menjelaskan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP. Pada kesempatan itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

"Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ara membeberkan bahwa Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan.

Sehingga, kata dia, target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian PKP juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan. "Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," pungkas Menteri Ara.