Menteri PAN RB Yakini Penerapan Seritifikat Tanah Elektronik Bisa Berdampak ke Perekonomian dan Penerimaan Negara

Tak disebutkan secara rinci angkanya, namun Anas meyakini penerapan program itu akan memicu peningkatan pembangunan daerah berkelanjutan melalui perbaikan tata ruang wilayah.

"Optimalisasi layanan digital pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tentu akan berdampak positif untuk pembangunan. Dampak nyatanya akan terlihat pada meningkatnya perekonomian melalui penerimaan negara dan peningkatan pembangunan daerah berkelanjutan melalui perbaikan tata ruang wilayah," kata Anas dalam keterangannya di Bali, Selasa (21/5).

Baca Juga: Pemkot Cirebon Buka Suara Terkait Kelanjutan Pengusutan Pembunuhan Vina dan Eky, Minta Masyarakat Lakukan ini

Selain itu, ia menilai dengan digitalisasi sertifikat tanah sesungguhnya telah memangkas berbagai tumpukan kertas dan proses bisnis yang selama ini menjadi rutinitas.

"Kami mengapresiasi upaya konsisten yang terus dilakukan Pak Menteri ATR/Kepala BPN dalam menginteroperabilitaskan layanan, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” imbuh Anas. 

Lebih lanjut ia mengatakan, pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang agraria dan tata ruang.

Hal ini membuktikan bahwa disrupsi digital sejatinya merupakan peluang bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas data. Namun peluang-peluang ini hanya dapat dicapai dengan dukungan birokrasi yang kuat. 

Baca Juga: Industri Usulkan Pasal Tembakau Dipisahkan dari RPP Kesehatan

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut menuturkan transformasi digital bukan hanya sekadar menambah aplikasi, namun adanya pembangunan Digital Culture, Digital Competence dan Digital Structure .

“Apa yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN ini telah mendorong terbangunnya pilar digital structure di sektor sertifikasi. Begitu juga budaya digital karena membiasakan masyarakat untuk beralih dari sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan digitalisasi perizinan pertanahan, salah satunya melalui Sertifikat Tanah Elektronik yang terus direalisasikan di seluruh wilayah Tanah Air.

Adapun tujuannya untuk mempersempit praktik pungutan liar dan mafia tanah yang kerap terjadi. Kementerian ATR/BPN pun terus berinovasi untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan cepat lagi dalam memberikan kepastian hak pertanahan kepada masyarakat.

“Ini menjadi salah satu fokus Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat transformasi digital. Tentunya kita juga pastikan keamanan data dan privasi dalam layanan Sertipikat Elektronik ini, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan lebih nyaman dengan layanan-layanan seperti ini,” pungkas AHY.