Program Makan Siang dan Susu Gratis Berpotensi Naikkan Inflasi dan Jumlah Orang Miskin Baru, Kok Bisa?

JawaPos.com - Menggerus anggaran subsidi energi untuk program makan siang gratis cukup berisiko. Bukannya mengentaskan kemiskinan, justru membuat kelompok masyarakat menegah tergerus. Perlu langkah kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai agenda itu.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, sebagai langkah awal, program makan siang gratis bisa melalui pilot project lebih dulu. Misalnya di provinsi atau kabupaten yang memiliki angka gizi buruk tinggi. Seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.

"Nah, dari daerah tersebut bisa dimonitor terkait efektivitasnya. Setelah itu melakukan evaluasi. Perlu diperluas di kota atau kabupaten lain atau diganti dengan program lain. Karena ini baru pertama kali dicoba kan," ucap Bhima kepada Jawa Pos, Kamis (22/2).

Saat ini, TKN Prabowo-Gibran memunculkan wacana menggeser subsidi energi yang dinilai tidak tepat sasaran. Bhima mengakui fakta tersebut.

Hanya saja yang perlu diperhatikan, masyarakat menengah banyak yang menggunakan pertalite. Secara regulasi kelompok tersebut tidak mendapat subsidi BBM.

Tapi kalau subsidinya dialihkan, artinya masyarakat menengah yang baru pulih akan membayar biaya bahan bakar minyak (BBM) lebih mahal. Hal itu bisa membuat jumlah orang miskin baru meningkat.

Tak hanya itu, penyesuaian harga BBM mengakibatkan inflasi ke harga bahan pangan. Seperti yang terjadi pada 2022, khususnya penyesuaian harga bio solar.

"Sehingga membuat harga produksi pertanian naik," jelas lulusan University Of Bradford itu.

Menurut Bhima, anggaran makan siang gratis jangan mengutak-atik subsidi energi. Apalagi dengan konteks saat ini terjadi tekanan ekonomi di kelompok menengah rentan. Harga pangan masih tinggi. Lapangan kerja pascapandemi belum sepenuhnya pulih.

Alternatif untuk membiayai makan siang gratis bisa mengambil dari hasil pengadilan yang sudah inkracht. Contohnya lelang aset BLBI. "Jadi, hasil lelang dari pengadilan maupun aset negara yang dikembalikan bisa dimanfaatkan uangnya," ujarnya.

Kemudian menggunakan SILPA. Sisa anggaran yang tidak terserap bisa diberikan untuk makan siang gratis. Selain itu, bisa juga mengambil dana dari penerimaan ekstensifikasi pajak atas perluasan objek pajak baru. Bukan intensifikasi pajak.

"Itu banyak opsinya. Intinya jangan sampai mengganggu wajib pajak eksisting maupun belanja rutin yang sedang berjalan," terangnya.

Jika hanya mengandalkan penerimaan negara saat ini, kondisi global sedang tidak dalam tren booming komoditas. Penerimaan PPh migas dan PNBP dua tahun ke depan cukup menantang dan moderat.

Jika rasio pajak dalam negeri ditambah tentu akan menghambat konsumsi. Misalnya, PPN dinaikkan yang terdampak kelas menengah rentan miskin juga. Padahal tujuan makan siang gratis untuk menurunkan kemiskinan.

"Jadi, harus kreatif. Kalau nariknya dari sumber daya internal maupun fiskal yang ada sekarang tentu berat. Apalagi penambahan utang baru," tandas Bhima.