4 Tahun Berkuasa, Agenda Besar Ekonomi Jokowi-JK Terealisasi?

JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah berusia empat tahun. Secara umum, terdapat lima agenda besar ekonomi yang disasar oleh pemerintah selama 4 tahun ini.

Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi untuk memerbaiki kualitas pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, investasi, dan lain-lain. Kedua, mengarusutamakan agenda keadilan ekonomi yang sebelum ini rumit untuk dieksekusi untuk mengurangi ketimpangan.

Ketiga, memersiapkan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, keempat, membangun kemandirian ekonomi yang tertunda begitu lama, dan kelima, memerkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dapat dipenuhi.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan, meski terdapat turbulensi ekonomi, namun dengan mitigasi kebijakan yang memadai pada 2016 terjadi titik balik ketika pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03 persen.

“Pada tahun itu kutukan pertumbuhan ekonomi yang makin menurun bisa dihentikan sejak 2011. Berikutnya, pada 2017 naik tipis menjadi 5,07 persem dan diproyeksikan pada 2018 ini pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen,” ujarnya seperti diberitakan, Minggu (21/10).

Pada saat yang sama, kata Erani, inflasi bisa ditekan di bawah 4 persen selama 3 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2017, yakni 3,35 persen, 3,02 persen dan 3,61 persen. Pada 2018 diperkirakan juga hanya 3 persen.

“Ini sejarah baru di mana pemerintah bisa mengelola stablitas harga yang selama ini sulit dilakukan,” tututnya.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik itu diikuti oleh mutu yang mengesankan, menurutnya, karena sejak 2004 untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat diiringi dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sekaligus.

Pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pengurangan ketimpangan pendapatan, yang sejak 2004 terus meningkat. Rasio gini sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan tercatat pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan sebesar 0,41.

“Setelah masa itu ketimpangan terus turun hingga pada Maret 2018 menjadi 0,38. Oleh karena itu, agenda aksi keadilan ekonomi sudah menghasilkan capaian yang bagus dalam 4 tahun terakhir. Program utama yang didesain pemerintah untuk membangun pemerataan adalah RAPS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), Dana Desa, KUR, KIP, KIS, PKH, Rastra, dan masih banyak lagi,” imbuhnya.

Berikutnya, Erani melanjutkan lebih jauh, pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian tiga problem utama ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan berlanjut dalam jangka panjang, sebab pemerintah pada masa sekarang juga membangun infrastruktur secara masif (jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, irigasi, bendungan, embung, listrik, dan lain sebagainya).

Pembangunan infrastruktur saat ini memiliki efek sampai 30-40 tahun ke depan. Jadi, sampai periode itulah pertumbuhan dapat disangga, sehingga pemerintah tak hanya berpikir dalam jangka pendek/menengah, namun memikirkan kepentingan jangka panjang.

“Ini bakal menjadi standar kerja suatu pemerintahan. Di luar itu, pembangunan infrastruktur dikerjakan secara eksesif pula di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) dan perdesaan. Implikasinya, infrastruktur tidak cuma menafkahi kebutuhan pertumbuhan, namun juga menyantuni mandat pemerataan (keadilan ekonomi),” tandasnya.