Kiat dari Ekonom Senior untuk Capres 2024 Wujudkan Ekonomi Indonesia Tumbuh diatas 6 persen

JawaPos.com - Ekonom senior, Chatib Basri, memberikan masukan kepada calon presiden (capres) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas enam persen pada periode 2024-2029.

Basri menyatakan bahwa opsi kebijakan ekonomi yang tersedia kemungkinan akan mirip dengan yang sudah digunakan saat ini.

Salah satu opsi yang disarankan adalah peningkatan penerimaan pajak untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio pajak Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,4 persen terhadap PDB, meningkat dari 9,1 persen pada tahun 2021.

Dilansir oleh JawaPos.com dari Antaranews Jumat (8/12), Basri juga menyarankan peningkatan produktivitas sebagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diatas enam persen.

Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dan sumber pembiayaan dari luar negeri juga dianggap sebagai opsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kombinasi dari semua opsi tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Langkah-langkah ini diambil dengan memperhatikan tingkat tabungan domestik Indonesia terhadap PDB, yang mencapai 37 persen selama periode 2016-2022.

Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi memerlukan peningkatan investasi sekitar 6,8 persen terhadap PDB.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6-7 persen, rasio investasi terhadap PDB harus berada dalam kisaran 40,8 persen hingga 47,6 persen.

Hingga Oktober 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.240,1 triliun, atau 90,9 persen dari target APBN 2023.

Pendapatan pajak mencapai Rp1.523,7 triliun atau 88,69 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 5,3 persen (yoy).

Posisi utang Indonesia mencapai Rp7.950,52 triliun hingga Oktober 2023, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,68 persen.

Rasio utang masih di bawah batas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, yang menetapkan batas rasio utang sebesar 60 persen.

Utang tersebut didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah, mencapai Rp7.048,90 triliun atau 88,66 persen dari total utang pemerintah.