Belanja APBN Tembus Rp 1.572,2 Triliun hingga Oktober 2023, Paling Banyak Dikucurkan untuk IKN hingga Bansos

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 1.572,2 triliun hingga 31 Oktober 2023. Angka ini setara 70 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Menkeu merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp 768,7 triliun atau setara dengan 76,8 persen dari pagu anggaran telah digunakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Belanja tersebut digunakan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga penyaluran berbagai bantuan sosial (Bansos).

"Ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah mulai dari pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas dan berbagai belanja bansos," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023 secara daring, Jumat (24/11).

Sementara itu, untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp 803,6 triliun atau setara 64,5 persen dari pagu anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk realisasi subsidi dan kompensasi seperti BBM dan listrik, program kartu prakerja, subsidi pupuk, serta pembayaran pensiun.

Dengan total belanja tersebut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa capaian tersebut menurun 5,9 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 1.671,4 Triliun.

"Inilah makanya penting pada bulan November-Desember ini, belanja K/L dan non K/L, semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan dalam APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu membeberkan dari total belanja tersebut sebanyak Rp 899,1 triliun atau 57,2 persen manfaat belanja pemerintah pusat langsung dinikmati masyarakat. Dalam kategori belanja K/L, anggaran bansos PKH tercatat sebesar Rp 19,6 triliun untuk 9,9 juta KPM, kartu Sembako Rp 36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp 38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta, dan bansos pangan untuk beras, telur serta ayam sebesar Rp 8,2 triliun.

Selain itu, juga terdapat bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp 1,2 triliun untuk 489,5 ribu Ha, bantuan alat dan mesin pertanian Rp 574,6 miliar, dan bantuan ternak Rp 196,6 triliun. Dari sisi pendidikan, dikucurkan untuk program pendidikan indonesia pintar (PIP) sebesar Rp 8,4 triliun untuk 14,3 juta siswa.

"Program KIP Kuliah sebesar Rp 11,4 triliun untuk 789,7 ribu mahasiswa, BOS Kemenag sebesar Rp 10,5 triliun untuk 9,1 juta siswa, dan BOPTN Rp 4,6 triliun untuk 197 PTN. Sedangkan dari sisi infrastruktur untuk pembangunan/rehabilitasi Rp 129,7 triliun untuk jalan, jembatan hingga irigasi," lanjutnya.

Tak hanya itu, Pemerintah juga turut mengucurkan anggaran belanja bagi bantuan bencana sebesar Rp 1,8 triliun. Anggaran tersebut ditujunkan untuk bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu Kepala Keluarga (KK). Dari sisi belanja non K/L tercatat telah dibelanjakan untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 83,4 triliun untuk 39,6 juta pelanggan subsidi dan 48,2 juta pelanggan kompensasi.

Lalu, Subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 52,2 triliun sebanyak 6,1 juta MT, dan subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp 97,2 triliun sebanyak 13.327,6 ribu KL subsidi dan 11.489,3 KL kompensasi. "Kemudian, subsidi perumahan sebesar Rp 724,2 Miliar untuk 177,6 unit dan kartu prakerja Rp 4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta," pungkasnya.