Boikot Produk-produk Israel (X.com/sonkisseu)
JawaPos.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) buka suara soal aksi boikot produk terafiliasi Israel yang ramai diserukan netizen di media sosial. YLKI menilai seruan boikot produk merupakan hak konsumen.
Menurut Anggota YLKI, Tulus Abadi, sebagai konsumen, masyarakat berhak untuk memastikan bahwa dari sisi rantai pasok tidak ada praktik melanggar hukum. Salah satunya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.
“Langkah boikot itu hak konsumen. Karena konsumen itu tidak hanya memperoleh hak kenyamanan dan keamanan saja saat mengonsumsi produk. Tapi rantai pasoknya juga harus aman,” kata Tulus Abadi saat ditemui di Kawasan Melawai Jakarta Selatan, Kamis (16/11).
Dalam arti, kata Tulus, rantai pasoknya juga harus tidak melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum. Seperti tidak membayar pajak, membayar buruh rendah, hingga melanggar HAM.
“(Boikot produk) itu hal yang normal, di luar negeri sudah lazim dilakukan boikot terhadap satu produk,” imbuhnya.
Lebih lanjut, YLKI mengungkapkan pernah memboikot beberapa barang yang dianggap melanggar HAM. Hal tersebut dikarenakan perusahan yang membayar upah buruhnya dengan rendah.
Bahkan, Tulus menilai aksi-aksi boikot dengan asumsi produsen tersebut melanggar HAM atau hukum, justru menjadi bentuk tanggung jawab konsumen.
“Karena kalau kita mengonsumsinya, kita ikut berkontribusi. Misalnya dia tidak memperlakukan buruh dengan baik, berarti konsumen ikut berkontribusi menindas hak-hak buruh,” ungkap Tulus.
Di sisi lain, Tulus mengatakan hak untuk memilih bagi konsumen akan berlaku kalau komoditasnya banyak. Kalau tidak ada pilihan, tentu tidak bisa dipaksakan.
“Karena menyangkut eksistensi, menyangkut hak hidup dr konsumen itu sendiri. Kalau satu-satunya produk mau gimana lagi,” ujar Tulus.
Saat ditanya soal keefektifan aksi boikot produk Israel di tanah air, Tulus mengakui belum tahu seberapa besar efektifitasnya. Dia memperkirakan akan berhasil, lantaran pemboikotan tersebut menyangkut dengan keyakinan salah satu agama terbesar di tanah air.
“Kalau di luar negeri itu efektif, tapi kalo di Indonesia selama ini belum efektif, tapi enggak tahu karena ini isu soal Palestina-Israel adalah soal yang sensitif menyangkut keyakinan agama dan segala macam. Bisa jadi itu efektif,” pungkasnya.