Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Raker tersebut membahas realisasi anggaran Kementerian Perindustrian triwulan III tahun anggaran 2

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyinyalir kawasan berikat (KB) hingga pusat logistik berikat (PLB) menjadi pintu masuk bagi barang-barang impor ilegal ke Indonesia.

"Satu contoh kawasan berikat, belum lagi kalau saya angkat soal PLB. Ini problem besar, ini pintu masuk bagi barang-barang ilegal ke Indonesia," katanya saat memberikan arahan dalam Pengangkatan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Pengarahan PPNS di Jakarta, Senin (16/10).

Hal itu disampaikan Agus Gumiwang yang telah mulai melakukan sidak ke sejumlah PLB sejak tiga bulan lalu dipimpin Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII).

"Saya bisa sampaikan secara tegas, sesuai dengan apa yang jadi prediksi kita. Kita temukan di lapangan, PLB-PLB, praktik-praktik yang tidak sesuai, yang pada gilirannya pasti secara langsung akan mencederai industri dalam negeri kita," katanya.

Adapun terkait kawasan berikat, Menperin mengakui kesulitan dalam mengumpulkan data industri dan produk di kawasan tersebut. Menurut dia, lantaran bukan berada di bawah kewenangannya, pihaknya tidak memiliki data yang rinci soal kawasan berikat.

Padahal, keberadaan kawasan berikat dinilai jadi salah satu titik masuk produk impor yang seharusnya diorientasikan untuk pasar ekspor, tapi justru malah membanjiri pasar dalam negeri.

Ia bahkan sampai harus menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi. Dari studi di lapangan, tercatat setidaknya ada 1.400 kawasan berikat berskala kecil hingga besar di seluruh Indonesia.

"Ini problem. Kalau kita tidak terbuka satu sama lain, sembunyikan data, kami sebagai pembina industri dalam negeri tidak bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, perlu transparansi mengenai data. Itu penting bagi kita, apalagi dalam melaksanakan tugas untuk pengetatan impor," katanya.

Menperin menyebut pengendalian impor di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan mulai dari banyaknya produk impor masuk tanpa pemeriksaan SNI di kawasan pabean (border), lemahnya pengawasan termasuk di kawasan berikat, lemahnya tata niaga impor karena tidak berbasis data industri hingga maraknya impor ilegal.

Menperin juga menyinggung keterlibatan mafia dalam upaya pengendalian impor ilegal. "Masalah pengendalian impor memang kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam pelaksanaan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan yang kuat. Kelompok-kelompok yang kuat, atau mafia," katanya.

Oleh karena itu, Agus menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan yang terkait. Ia menyebut kolaborasi dalam pengetatan impor itu diperlukan agar industri dalam negeri tidak terdampak, sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur.

Sebagai sektor yang jadi kontributor terbesar bagi PDB nasional, manufaktur perlu terus didorong oleh kolaborasi yang erat. "Maka memang diperlukan kerja sama, kolaborasi yang baik. Kolaborasi tanpa dusta oleh semua kementerian/lembaga, stakeholders yang terlibat," katanya.

Editor: Estu Suryowati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Menperin Sebut Masalah Besar di Kawasan Berikat dan PLB, Barang-barang Ilegal Sering Lolos

Tags

Artikel Terkait

Usai Bertemu Menperin, Menkeu Purbaya Akui Siap Guyur Subsidi 100 Ribu Unit Mobil dan Motor Listrik

Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas

Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak Vokasi Binaan, dari SMK hingga Politeknik, Catat Tanggalnya!

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com