Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 14 September 2023 | 18.06 WIB

Respons Pemerintah Soal Pasar Tanah Abang Sepi Pembeli karena Digempur Harga 'Ancur-ancuran' di Live Tiktok

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com) - Image

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, mengakui predatory pricing atau harga jual barang yang jauh dari modal, seperti kebanyakan di jual dalam platform online, membuat para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjerit sepi pembeli.
 
Teten mengakui bahwa harga-harga tak masuk akal yang dipatok dalam platform online itu membuat produk-produk di tanah air tidak mampu bersaing. Ia bahkan, menyebut hal ini sebagai ancaman akibat dari pengaturan ekonomi digital Indonesia yang masih lemah.
 
Oleh sebab itu, ada jurus yang sedang disiapkan Pemerintah untuk menangkis dampak buruk dari pergerakan dalam ekonomi digital tersebut. Salah satunya, dengan membuat national policy yang secara khusus mengatur transformasi digital.
 
"Memang pengaturan ekonomi digital kita ini masih lemah, di e-commerce kita 56 persen masih dikuasai oleh asing. Jadi domestik hanya 44 persen. Tapi ini kalau tidak segera kita mengaturnya, ini ancaman. Hari ini sektor riil sudah teriak, tanah abang juga teriak, para produsen, umkm sudah enggak bisa bersaing produknya," kata Teten kepada wartawan saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
 
Teten mengatakan, soal rencana pembuatan aturan nasional yang bakal mengatur pergerakan ekonomi secara digital, Pemerintah akan membentuk Satgas Transformasi Digital. Salah satu negara yang akan menjadi contoh, yaitu Tiongkok.
 
Menurut Teten, Tiongkok sudah berhasil mengatur transformasi digital. Dari aturan yang ketat, Tiongkok berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan dari ekonomi digital sebanyak 5 kali lipat dalam 10 tahun.
 
"Itu artinya menyumbang 41,5 persen terhadap GDP dan 90 persen domestik, asingnya 10 persen. Nah itu yang saya katakan, kalau kita tidak mengatur ini, siapa yang bodoh," ujarnya.
 
Ke depan, kata Teten, transformasi digital itu bukan membunuh ekonomi lama. Tetapi harus seperti Tiongkok yang justru melahirkan ekonomi baru.
 
"Jangan misalnya kemudian karena online, Pasar Tanah Abang mati. Karena online, produk asing masuk, produk lokal terbunuh. Itukan (dampak) kita tidak mengatur dengan benar," tuturnya.
 
Teten menyebutkan, salah satu bentuk ketegasan Tiongkok dalam aturan transformasi digital, yaitu pemisahan platform online. Artinya, platfrom yang berizin media sosial tidak boleh melakukan monopoli perdagangan.
 
"Jadi saya bukan melarang Tiktok (berjualan) tapi saya mencontohkan di Tiongkok sendiri itu pengaturannya cukup clear, platform digital di Tiongkok itu tidak bokeh monopoli. Medsos ya medsos, dagang ya dagang," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Teten memastikan dalam aturan Transformasi Digital di Indonesia nantinya akan ada 6 pilar yang diusung. Tidak hanya persoalan dalam e-commerce, tetapi mencakup sektor keuangan, media, logistik, mobilisasi, talent digital dan infrastruktur.
 
"Kita mau ngatur soal nasional policy dan benchmark yang mau dipakai selain Tiongkok adalah Singapura. Intinya kita belum punya nasional policy mengenai digital ekonomi ini, tapi hanya peraturan perdagangan yang akan direvisi," tandasnya.
 
 
Sebelumnya, Fitri, salah satu produsen baju muslim di Pasar Tanah Abang mengeluhkan soal sepinya pembelian secara online, meski sudah melakukan Live Shopping hingga beriklan. Dia merasa tak mampu bersaing dengan penjual yang memberi harga 'ancur-ancuran' atau tak masuk akal, terutama di media sosial TikTok.
 
"Misalnya gamis. Gamis itu bahannya Rp 17.500 per meter, sedangkan gamis pemakaiannya kadang 2,5 meter atau kadang 3 meter. Belum ditambah ongkos produksi. Tapi di TikTok jualnya cuma Rp 44.900, masuk akal enggak? Ongkirnya gratis lagi," kata Fitri saat ditemui JawaPos.com usai melakukan Live Shopping di kiosnya.
 
Fitri menyebut paling murah saja, dirinya menjual gamis Rp75.000. Itu pun harga ke reseller dengan syarat tertentu bukan langsung ke konsumen eceran. Jika ke konsumen eceran, dia pasti akan kompak menyamakan harga dengan yang biasa dipasarkan reseller.
 
Dia mengaku tidak bisa jika harus ikut-ikutan menjual barang di bawah harga dan jauh dari modal atau Predatory Pricing, seperti kebanyakan di TikTok. Salah satu alasannya karena mempunyai banyak reseller yang perlu dihidupkan.
 
"Kita jangan sampai produsen menurunkan harga di bawah, kita ngasih ke distributor itu sama ngasih harga ke pembeli online. Nanti jatuhnya satu kita ancur sendiri, distributor hilang, nanti mereka nyari yang harganya di bawah lagi. Sudah reseller kita ilang, ditambah orang udah nggak percaya sama kita lagi," ungkapnya.
 
Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore