Rapat Erick dan Komisi VI DPR Berlangsung Tertutup, Bahas Apa Saja?

JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tatap muka, Senin (22/6). Namun, rapat tersebut diselenggarakan secara tertutup.

Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, rapat tertutup tersebut membahas soal Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 untuk BUMN. Aria menyebut BUMN mengajukan anggaran PMN senilai Rp 70 triliun.

"Tapi sekali lagi kita melihat banyak belanja-belanja kementerian yang masih bisa dialokasikan untuk terciptanya berbagai pertumbuhan atau lapangan-lapangan kerja khususnya yang UMKM, karena ini yang memberikan kontribusi hampir 57 persen terhadap PDB," ujarnya Senin (22/6).

Meski begitu, Komisi VI DPR sepakat ada beberapa BUMN yang harus mendapat perhatian khusus. Mereka antara lain PT PLN (Persero), PT Permodalan Nasional Madani/PNM (Persero), BUMN Pangan, BUMN Farmasi, hingga BUMN Perbankan.

Sebab, perusahaan pelat merah tersebut terlibat langsung dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. "Terutama pangan, energi beberapa transportasi laut karena terkait dengan transportasi logistik dan beberapa BUMN keuangan, perbankan maupun nonperbankan," tuturnya.

Selain soal PMN, rapat juga membahas soal dana talangan. Aria menyampaikan, Komisi VI DPR meminta pemerintah mengkaji lagi rencana ini, dengan mempertimbangkan aspek hukum.

"Keputusan politik ini acuannya cara pandang hukumnya. Kalau pemerintah atau negara langsung meminjamkan saya kira payung hukumnya belum ada," pungkasnya.