Hingga 2021, Indonesia Masih akan Besar Pasak daripada Tiang

Gedung-gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Senin (27/1/2020). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 berkisar di bawah 5,1 persen. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, tahun 2021 mendatang penerimaan negara akan lebih kecil dibandingkan belanja negara atau APBN 2021 akan mengalami defisit. Hal tersebut telah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2021, Kamis (18/6) malam.

Sri Mulyani memperkirakan, angka defisit akan berada di kisaran 3,21 persen hingga 4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit fiskal tersebut berdasarkan dari penerimaan negara yang ditarget 9,90-11 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara ditarget sebesar 13,11-15,17 persen.

"Tahun depan defisit diperkirakan antara 3,21 persen hingga 4,17 persen dari GDP (PDB)," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, angka defisit menjadi jauh lebih rendah atau turun dari perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 6,34 persen. Sehingga pihaknya mulai hati-hati dalam melakukan konsilidasi tahun depan.

"Artinya ini menunjukkan tahun depan mulai melakukan konsolidasi fiskal secara hati-hati tanpa mendisrupsi pemulihan ekonomi. Namun defisit diperkirakan di atas 3 persen," ucapnya.

Dengan defisit tersebut, kata Sri Mulyani, angka keseimbangan primer kembali ke zona negatif. Bahkan, tahun depan diperkirakan berada pada level -1,24 persen sampai 2 persen terhadap PDB.

Ia mengaku, untuk mengembalikan keseimbangan primer ke zona hijau membutuhkan waktu yang lama. "Pak Menteri Bappenas tadi kalau sebagai Menteri Keuangan beliau itu namanya hawkish, karena minta primary balance segera di-nol-kan, itu nanti terjadi puting beliung, karena nanti belanja akan merosot tajam atau pendapatan naik drastis," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan menjadikan postur APBN 2021 sebagai momentum pemulihan ekonomi nasional meneruskan program 2020. Hal itu dilakukan secara bertahap agar ekonomi dapat kembali pulih dalam 2-3 tahun ke depan.