Rencana Hapus Kredit Macet UMKM Tak Berdampak Signifikan terhadap BRI

JawaPos.com - Wacana hapus buku (write off) kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo. Meski demikian, tidak seluruhnya mendapat pemutihan. Untuk tahap pertama, yang akan dihapus buku maksimal kredit senilai Rp 500 juta, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Merespons rencana kebijakan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga memperluas akses pembiayaan dalam rangka percepatan inklusi keuangan dan peningkatan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30 persen.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan, dalam industri pembiayaan dikenal dua istilah, hapus buku dan hapus tagih. Perlu diketahui bahwa hapus buku adalah penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank. Antara lain, telah dalam kategori pinjaman macet, sudah dicadangkan 100 persen, dan kriteria lain kebijakan internal bank.

Dengan demikian, kebijakan hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman. Sehingga penagihan tetap dilakukan. Sedangkan hapus tagih adalah kebijakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali.

"Kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya bagi nasabah yang terkena bencana alam dan dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah dan telah diputus dalam rapat umum pemegang saham. Seperti bencana tsunami Aceh di 2004 dan sebagainya," jelas Supari kepada Jawa Pos, Kamis(10/8).

Terhadap kebijakan hapus tagih sebagaimana tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lanjut dia, implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan. Di antaranya untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim perumus kebijakan pemerintah.

"Kebijakan hapus tagih tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan. Karena kerugiannya telah diserap ketika BRI melakukan penghapus bukuan," terangnya.

Hingga akhir Maret 2023, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM mencapai sebesar Rp 1.303,6 triliun. Jumlah tersebut setara 20,2 persen dari total kredit perbankan. Penyaluran kredit UMKM BRI senilai Rp 989,64 triliun atau 83,9 persen dari total kredit. Maka kontribusi BRI terhadap penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 77,8 persen.

Bank Indonesia (BI) menambah insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang rajin menyalurkan pembiayaan. Khususnya kredit ke sektor-sektor prioritas. Kebijakan berlaku mulai 1 Oktober 2023.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menuturkan, insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro wajib minimum (GWM). Pelonggaran itu setidaknya akan mengerek 0,6-0,7 persen pertumbuhan kredit bank. Kebijakan tersebut turut menopang kenaikan likuiditas mencapai Rp 50 triliun sehingga penyaluran kredit bank meningkat.

"Memang secara kasar ada tambahan insentif likuiditas yang akan memberikan ruang penyaluran kredit pembiayaan sekitar Rp 50 triliun. Itu semua insentif mana kala bisa memanfaatkan semuanya (kredit)," ucapnya.

Adapun 5 sektor prioritas penyaluran kredit bank dalam kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) meliputi hilirisasi, perumahan, pariwisata, inklusif (KUR dan ultra mikro), serta pembiayaan hijau. Hingga 14 Juni 2023, terdapat 122 bank yang mendapat insentif tersebut. Sehingga memperoleh total likuiditas senilai Rp 108,4 triliun.

Pertumbuhan kredit perbankan per Juni naik 7,76 persen secara tahunan. BI memproyeksi pertumbuhan kredit sepanjang 2023 di kisaran 9-11 persen.

"Bank-bank besar rata-rata masih optimistis mencapai secara rerata 10 persen. Angka 7,76 persen dengan ekonomi tumbuh di kuartal III dan kuartal IV mungkin bisa lebih tinggi," ungkap Juhro.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dari sisi kuantitas, penyaluran KUR tetap terjaga dengan tren positif. Hal itu tecermin dengan total penyaluran KUR pada posisi 31 Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun yang diberikan kepada 2,3 juta debitur dengan NPL tetap terjaga di level 1,63 persen.