Perbanyak Pembiayaan Alternatif Infrastruktur

JawaPos.com - Peran pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur masih dominan. Dalam lima tahun terakhir, pendanaan infrastruktur yang memakan biaya Rp 4.769 triliun atau sekitar 41,3 persen dibiayai APBN dan APBD. Sisanya, 36,5 persen, dibiayai swasta dan 22,2 persen oleh BUMN.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, pemerintah akan terus mengembangkan alternatif pembiayaan agar peran swasta dan masyarakat makin meningkat. Saat ini terdapat tujuh pos pembiayaan alternatif untuk infrastruktur.

Di antaranya, pasar modal yang meliputi kontrak investasi kolektif (KIK), dana investasi realestat (DIRE), KIK efek beragun aset (EBA), dana investasi infrastruktur (dinfra), dan obligasi daerah. ''Selain itu, ada hibah dan dana alokasi khusus (DAK) serta pinjaman bank dan lembaga keuangan nonbank,'' katanya akhir pekan lalu.

Di luar itu, lembaga yang mendapat penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga siap menyalurkan pembiayaan. Menurut Iskandar, dana-dana dari multilateral bank, environmental fund, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan hak pengelolaan terbatas atau limited concession scheme (LCS) juga terus dikembangkan.

Pendanaan dengan sistem tersebut dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol yang APBN maupun BUMN tidak sanggup membiayainya secara penuh. ''Kami hadirkan inovasi seperti sekuritisasi dalam bentuk asset-backed securities. Bahkan, kami mencoba LCS yang dikembangkan di berbagai daerah,'' ujarnya.

Dengan pengembangan model pembiayaan tersebut, diharapkan daerah bisa mandiri dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan makin meningkat. Saat ini pun beberapa skema pembiayaan yang melibatkan masyarakat secara ritel juga ditawarkan. Mulai sukuk tabungan, savings bond ritel (SBR), hingga KIK-EBA. Namun, pemda juga harus lebih aktif. Misalnya, menerbitkan obligasi daerah.

''Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, lalu diikuti pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi. Misalnya, pinjaman daerah atau opsi-opsi lainnya,'' tutur Iskandar.

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengungkapkan bahwa pemerintah masih on track dengan penerbitan 10 kali surat utang untuk masyarakat ritel tahun ini.

''Ini bermanfaat banyak. Bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga program lain pemerintah yang pasti bermanfaat bagi masyarakat,'' jelasnya.

Sejauh ini minat masyarakat untuk menyerap penawaran pembiayaan itu cukup baik. Pemerintah pun optimistis dengan penawaran terbarunya pekan lalu, yaitu SR-011. Pemerintah menargetkan serapan dana Rp 10 triliun dari surat utang syariah tersebut.