APBN dan BUMN Tak Cukup Biayai Pembangunan jadi Alasan Bentuk LPI

JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjelaskan alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan dari lembaga tersebut untuk mendukung pembangunan di Indonesia.

Pasalnya, dana APBN maupun kontribusi BUMN tak cukup untuk membiayai keseluruhan kebutuhan anggaran. "Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu (APBN dan BUMN) secara besar, pasti nanti akan muncul masalah sustainability," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).

Selain itu, lanjutnya, kehadiran LPI juga dapat memberi kepastian terhadap modal pembangunan yang dibutuhkan Indonesia. Pemerintah ingin momentum pembangunan itu dapat terjaga.

"Makanya, di dalam rangka Indonesia tetap tumbuh tinggi, kalau dulu mungkin ketika boom harga minyak atau komoditas terjadi, kita baru punya momentum lebih bagus lagi,” tuturnya.

Ani, sapaan Sri Mulyani menuturkan, dengan kehadiran lembaga ini, maka investor punya banyak pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, saat ini investor baik domestik maupun asing lebih aman membeli surat utang pemerintah atau surat utang perusahaan, atau menyimpan dananya di bank dalam bentuk DPK.

"Maka kita harus membuat supaya orang harus melihat supaya ada choice atau pilihan untuk tidak hanya dalam bentuk surat utang tadi," jelasnya.

Ani menekankan, kehadiran LPI tidak mengurangi pilihan instrumen investasi lainnya bagi investor. Namun, justru melengkapi yang sudah ada, sehingga dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan," pungkasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U