Soal Transparansi Aset Negara, Ekonom: Laporan Keuangan Danantara Baru Langkah Awal

JawaPos.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai laporan keuangan konsolidasian seluruh badan usaha milik negara (BUMN) dapat menjadi fondasi penting bagi Danantara Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan sejalan dengan praktik sovereign wealth fund (SWF) global.

Menurutnya, langkah Danantara yang akan merilis laporan keuangan konsolidasian setelah seluruh BUMN menyelesaikan laporan keuangan pada 30 Juni 2026 merupakan perkembangan positif dalam memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan aset negara.

“Tentu kita apresiasi langkah Danantara yang akhirnya (akan) merilis laporan keuangan. Namun, kalau kita bicara soal komitmen transparansi tata kelola, merilis laporan saja belum cukup,” ujar Dipo dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/7).

Dipo mengatakan, laporan keuangan yang terintegrasi menjadi dasar untuk membangun sistem pelaporan yang lebih komprehensif, memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara.

Baca Juga:Purbaya Yudhi Sadewa: APBN Jadi Alat Utama Jaga Stabilitas dan Investasi SDM

Meski begitu ia menilai bahwa tata kelola tidak hanya ditentukan oleh keberadaan laporan keuangan. Menurutnya, ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan informasi mengenai pengelolaan aset, serta audit oleh pihak independen juga menjadi aspek penting yang harus dipenuhi.

“Ini angkah awal yang baik, tapi Danantara masih perlu membuktikan standar tata kelola yang lebih disiplin ke depannya,” ujarnya.

Dipo berharap penerapan prinsip tata kelola yang baik dilakukan secara konsisten agar dapat memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional.

Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management and Communications BPI Danantara, Rohan Hafas, mengatakan Laporan Keuangan Konsolidasian 2025 Danantara Indonesia masih dalam proses penyusunan sesuai tahapan audit yang berlaku.

“Laporan tersebut akan disampaikan setelah seluruh proses audit selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pelaporan keuangan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara,” ujar Rohan.