Digitalisasi Layanan Publik di Kawasan Perdagangan Bebas: BP Batam Gandeng Privy Percepat Administrasi Pertanahan

JawaPos.com - Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak di kawasan perdagangan bebas yang dituntut serba cepat dan efisien. Di tengah arus investasi yang terus tumbuh, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah strategis dengan menggandeng Privy.

Penyedia layanan digital trust itu dirangkul untuk mengimplementasikan tanda tangan digital dalam pengurusan administrasi pertanahan. Langkah ini diklaim menandai upaya serius pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik di daerah yang memiliki peran vital bagi perdagangan dan industri nasional. 

Proses seperti pengalokasian lahan, perpanjangan hak atas tanah, dan pembaruan hak tanah kini bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik, tanpa lagi bergantung pada tumpukan berkas fisik.

“Di kawasan perdagangan bebas seperti Batam, kecepatan pelayanan menjadi kunci daya saing. Karena itu, digitalisasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan,” ujar Denny Tondano, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi BP Batam melalui keterangannya.

Kerja sama ini resmi dimulai lewat penandatanganan perjanjian pada 21 Juli lalu antara Krishna Chandra, Chief Information Officer PT Privy Identitas Digital, dan Denny Tondano.

BP Batam sendiri menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mulai serius membangun sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Dengan dukungan teknologi tanda tangan elektronik Privy, pengguna cukup mendaftar PrivyID sekali untuk memverifikasi identitasnya secara biometrik, kemudian dapat mengakses berbagai layanan dokumen digital yang sah secara hukum.

“Privy hadir bukan hanya untuk mempercepat birokrasi, tapi memastikan prosesnya tetap aman dan dapat dipercaya,” jelas Krishna Chandra, CIO PT Privy Identitas Digital.

Tanda tangan digital yang digunakan Privy sendiri disebut telah tersertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang sistem manajemen privasi data pribadi, serta terhubung langsung dengan database BP Batam untuk mempercepat validasi dokumen.

Digitalisasi layanan publik di Batam dianggap krusial mengingat kawasan ini merupakan pintu gerbang investasi asing dan industri ekspor. Selama ini, urusan administrasi pertanahan sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat ekspansi bisnis maupun perizinan proyek.

Dengan implementasi tanda tangan digital, BP Batam berupaya memangkas rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem smart governance di wilayah strategis ekonomi nasional.

“Digitalisasi membuat proses menjadi lebih efisien, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Model ini idealnya bisa direplikasi ke lembaga lain di kawasan perdagangan bebas Indonesia,” kata Denny.

Selain efisiensi, keamanan menjadi aspek penting. Sistem verifikasi Privy menggunakan liveness detection dan pencocokan data biometrik, memastikan setiap dokumen yang ditandatangani memiliki jejak digital yang sah dan tak bisa dipalsukan.

Langkah BP Batam ini dipandang sebagai tonggak penting dalam modernisasi layanan pertanahan di Indonesia, sekaligus sinyal kuat bahwa digital trust kini menjadi fondasi utama tata kelola kawasan ekonomi modern.