<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/pabrik-semikonduktor-batam-3695723270.jpg" alt="Perusahaan AS dan Jerman membangun pabrik semikonduktor, pasir silika dan kaca senilai USD 26,73 miliar atau Rp 444 triliun di GESEIP, Batam. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan AS dan Jerman membangun pabrik semikonduktor, pasir silika dan kaca senilai USD 26,73 miliar atau Rp 444 triliun di GESEIP, Batam. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan AS dan Jerman membangun pabrik semikonduktor, pasir silika dan kaca senilai USD 26,73 miliar atau Rp 444 triliun (kurs Rp16.625) di Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP), Batam, Kepulauan Riau. Investasi itu di bawah konsorsium PT Quantum Luminous Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara dan Tynergy Group (PT Energy Tech Indonesia, PT Essence Global Indonesia) yang segera memulai konstruksi fasilitas industri strategis semikonduktor, hilirisasi pasir silika dan produksi kaca. Presiden Direktur PT Quantum Luminous Indonesia Walter Grieves menyampaikan, konsorsium telah melakukan rangkaian pertemuan dengan BP Batam, khususnya terkait kesiapan lahan, utilitas dan dukungan infrastruktur. Pihaknya menargetkan untuk memulai pembangunan pada tahun 2026 setelah mendapatkan persetujuan dari BP Batam, untuk membangun pabrik semikonduktor yang mendukung kebutuhan global chip dan elektronik, pabrik manufaktur solar cell serta pabrik hilirisasi silika. "Pembangunan ini akan kami lakukan bersama mitra lokal kami yaitu dengan Kawasan Industri Wiraraja GESEIP di Pulau Galang dan kami berencana untuk memulai pada awal tahun 2026 setelah mendapat persetujuan dari BP Batam," kata dia, Selasa (2/12). Sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi investasi proyek, perusahaan kini mengupayakan percepatan finalisasi seluruh proses perizinan yang diperlukan agar konstruksi tahap pertama dapat segera dimulai. Mengingat rencana pembangunan ini berada dalam status Proyek Strategis Nasional (PSN), perusahaan menilai percepatan izin sangat penting untuk memberikan kepastian investasi, kesiapan rantai pasok, penyerapan tenaga kerja lokal, serta transfer teknologi. Menurut dia, Tynergy Group dan PT Quantum Luminous Indonesia menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat dan siap memulai pembangunan setelah seluruh perizinan teknis dan administratif dirampungkan, serta siap mendukung pemajuan ekonomi Indonesia. Perusahaan juga mengajak para pemangku kepentingan untuk dapat melihat secara langsung proses produksi yang berbasis pada perusahaan induk di Jerman maupun AS tersebut. "Kita sudah menyampaikan surat untuk percepatan investasi kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk kedua kalinya, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan komitmen investasi di acara Anugerah Investasi yang diselenggarakan oleh BP Batam dan disaksikan oleh Wakil Kepala BP Batam," kata dia. Adapun komitmen investasi perusahaan untuk membangun fasilitas produksi ini dikukuhkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada November 2023.

Pihaknya menargetkan untuk memulai pembangunan pada tahun 2026 setelah mendapatkan persetujuan dari BP Batam.

Tanam Rp 444 Triliun, Perusahaan AS-Jerman Bangun Pabrik Semikonduktor Pasir Silika dan Kaca di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/qTAuqaLM3Gj7xwv51BNgVi6u44ofFfPdKz0HZvGZ-1448950622.jpg" alt="Ilustrasi: Tanda tangan digital. (Cflow)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tanda tangan digital. (Cflow).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak di kawasan perdagangan bebas yang dituntut serba cepat dan efisien. Di tengah arus investasi yang terus tumbuh, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengambil langkah strategis dengan menggandeng Privy. Penyedia layanan digital trust itu dirangkul untuk mengimplementasikan tanda tangan digital dalam pengurusan administrasi pertanahan. Langkah ini diklaim menandai upaya serius pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik di daerah yang memiliki peran vital bagi perdagangan dan industri nasional.&nbsp; Proses seperti pengalokasian lahan, perpanjangan hak atas tanah, dan pembaruan hak tanah kini bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik, tanpa lagi bergantung pada tumpukan berkas fisik. &ldquo;Di kawasan perdagangan bebas seperti Batam, kecepatan pelayanan menjadi kunci daya saing. Karena itu, digitalisasi bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan,&rdquo; ujar Denny Tondano, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi BP Batam melalui keterangannya. Kerja sama ini resmi dimulai lewat penandatanganan perjanjian pada 21 Juli lalu antara Krishna Chandra, Chief Information Officer PT Privy Identitas Digital, dan Denny Tondano. BP Batam sendiri menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mulai serius membangun sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Dengan dukungan teknologi tanda tangan elektronik Privy, pengguna cukup mendaftar PrivyID sekali untuk memverifikasi identitasnya secara biometrik, kemudian dapat mengakses berbagai layanan dokumen digital yang sah secara hukum. &ldquo;Privy hadir bukan hanya untuk mempercepat birokrasi, tapi memastikan prosesnya tetap aman dan dapat dipercaya,&rdquo; jelas Krishna Chandra, CIO PT Privy Identitas Digital. Tanda tangan digital yang digunakan Privy sendiri disebut telah tersertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang sistem manajemen privasi data pribadi, serta terhubung langsung dengan database BP Batam untuk mempercepat validasi dokumen. Digitalisasi layanan publik di Batam dianggap krusial mengingat kawasan ini merupakan pintu gerbang investasi asing dan industri ekspor. Selama ini, urusan administrasi pertanahan sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat ekspansi bisnis maupun perizinan proyek. Dengan implementasi tanda tangan digital, BP Batam berupaya memangkas rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem smart governance di wilayah strategis ekonomi nasional. &ldquo;Digitalisasi membuat proses menjadi lebih efisien, sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Model ini idealnya bisa direplikasi ke lembaga lain di kawasan perdagangan bebas Indonesia,&rdquo; kata Denny. Selain efisiensi, keamanan menjadi aspek penting. Sistem verifikasi Privy menggunakan liveness detection dan pencocokan data biometrik, memastikan setiap dokumen yang ditandatangani memiliki jejak digital yang sah dan tak bisa dipalsukan. Langkah BP Batam ini dipandang sebagai tonggak penting dalam modernisasi layanan pertanahan di Indonesia, sekaligus sinyal kuat bahwa digital trust kini menjadi fondasi utama tata kelola kawasan ekonomi modern.

BP Batam menggandeng Privy untuk implementasi tanda tangan digital dalam administrasi pertanahan, mempercepat digitalisasi layanan publik.

Digitalisasi Layanan Publik di Kawasan Perdagangan Bebas: BP Batam Gandeng Privy Percepat Administrasi Pertanahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/airlangga-lantik-3615877489.jpg" alt="Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Airlangga Hartarto melantik 7 Anggota/Deputi BP Batam, pada Kamis (13/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Airlangga Hartarto melantik 7 Anggota/Deputi BP Batam, pada Kamis (13/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Airlangga Hartarto melantik tujuh Anggota/Deputi di lingkungan BP Batam, pada Kamis (13/3). Airlangga menyampaikan, perubahan tata kelola ini dilakukan sebagai langkah transformasi BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. &ldquo;Perubahan dari empat menjadi tujuh Anggota/Deputi di lingkungan BP Batam merupakan langkah komitmen untuk menjawab tantangan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang semakin kompetitif ke depan,&rdquo; kata Airlangga. &ldquo;Dengan latar belakang Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Ibu Li Claudia Chandra, bersama jajaran Anggota/Deputi yang telah diangkat hari ini, saya yakin BP Batam dapat bertransformasi membawa kawasan ini menyaingi Singapura, Malaysia, dan Vietnam khususnya dalam menarik investasi,&rdquo; sambungnya. Airlangga turut mengucapkan selamat kepada para Anggota/Deputi yang baru dilantik dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sebelumnya atas dedikasinya selama ini. &ldquo;Selamat kepada para Anggota/Deputi BP Batam yang telah dilantik hari ini, mari bekerja berikan yang terbaik untuk membangun Batam sebagai tujuan investasi terkemuka, maju, dan sejahtera&rdquo; ujar Airlangga. Ia juga menekankan, Pemerintah menargetkan pengembangan Batam sebagai pusat investasi unggulan, termasuk mengembangkan kerja sama dengan Tiongkok, melalui skema Two Countries Twin Park (TCTP), yang akan dimulai dengan kerja sama pengembangan KEK Batang dan selanjutnya Batam. Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Batam dapat dikembangkan sebagai kawasan industri semikonduktor yang sangat strategis dalam mengembangkan industri nasional yang ekosistemnya telah dimiliki oleh Batam, seperti pengembangan kawasan digital dengan basis data center. Hal ini tentu akan memperkuat posisi Batam dalam industri teknologi global. &ldquo;Tentunya Batam telah memiliki kawasan digital berbasis data center. Kita berharap pengembangan kawasan Nongsa ini bisa diisi oleh salah satu investor yang sudah&nbsp; merencanakan investasi lebih dari dua miliar dolar,&rdquo; urainya. &nbsp; Berikut daftar nama tujuh Anggota/Deputi BP Batam yang dilantik hari ini: <ol> <li>Alexander Zulkarnain selaku Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;</li> <li>Sudirman Saad selaku Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;</li> <li>Syarlin Joyo selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;</li> <li>Fary Djemy Francis selaku Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;</li> <li>Ruslan Aspan selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang;</li> <li>Ariastuty Sirait selaku Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum;</li> <li>Mouris Limanto selaku Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur. (*)</li> </ol> &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Lantik Deputi BP Batam, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Targetkan menjadi Pusat Investasi Unggulan

Lantik Deputi BP Batam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Targetkan jadi Pusat Investasi Unggulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/bp-batam-4210478279.jpg" alt="Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Airlangga Hartarto melantik Wali Kota Batam Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Airlangga Hartarto melantik Wali Kota Batam Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melantik Wali Kota Batam Amsakar Achmad sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), pada Kamis (20/2). Selain Kepala, Menko Perekonomian turut melantik Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hal ini berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025. "Tadi pagi Bapak Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bapak Amsakar Achmad sebagai Wali Kota Batam dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Wali Kota Batam dan untuk itu saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk periode 2025-2030," kata Airlangga, dalam keterangannya. "Semoga dapat membawa Batam lebih maju tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga menjadi kota jasa dengan layanan pemerintahan yang lebih baik dan adaptif," sambungnya. Airlangga menitipkan bahwa ke depan, Batam harus mampu meningkatkan daya saing kawasan serta menata pengelolaan lahan yang semakin terbatas, dengan pengembangan ke Rempang, Galang, dan Galang Baru. "Tata kelola lahan penting untuk kepastian investasi, sementara pelayanan investasi perlu dipermudah. Saya yakin Bapak Amsakar Achmad dan Ibu Li Claudia dapat melakukan koordinasi secara baik dengan berbagai stakeholder di Batam serta dengan kementerian/lembaga yang dapat di jembatani oleh Dewan Kawasan," ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam jauh di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2023 pertumbuhan Batam sebesar 7,04 persen, sedangkan Kepulauan Riau sebesar 5,20 persen, dan nasional sebesar 5,05 persen. Sedangkan untuk Tahun 2024 (triwulan III), Batam mampu bertumbuh sebesar 7,5 persen. Batam merupakan salah satu kota dengan penyerapan tenaga kerja terbaik, dimana sebanyak 656 ribu pekerja (70 persen dari jumlah penduduk usia kerja). Nilai realisasi investasi tumbuh positif dengan capaian Rp&nbsp; 6,931 triliun dengan rincian pada triwulan III 2024 PMA mencapai Rp 4,510 triliun, sementara PMDN sebesar Rp 2,421 triliun Tak hanya itu, Batam lebih istimewa karena satu-satunya kota yang memiliki 3 KEK yaitu KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerjasama dengan RS Internasional Apollo India. Pengembangan ekonomi Batam dinilai sangat ditopang dengan investasi dalam negeri dan asing. Sehingga dengan hadirnya pemimpin baru, Airlangg berharap investasi dapat meningkat lebih progresif. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengamanatkan perubahan organisasi BP Batam. Lebih lanjut, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi dan Bapak Purwiyanto atas dedikasi dan upayanya dalam memajukan Batam. "Berbagai infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan, flyover, pelabuhan, bandara Hang Nadim, serta kawasan industri. Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal ibadah, dan kami mendoakan agar keduanya tetap sehat dan sukses," tutur Airlangga. Dengan demikian, saat ini BP Batam resmi telah memiliki pimpinan baru, Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam, dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Kepala BP Batam.&nbsp;"Kami harapkan akan dapat membawa Batam lebih baik dan maju yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kepulauan Riau tetapi juga nasional. Dan tentu membawa investasi Batam dua kali lebih banyak," pungkas Airlangga.

"emoga dapat membawa Batam lebih maju tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga menjadi kota jasa dengan layanan pemerintahan," katanya.

Menko Airlangga Lantik Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/novanto-jadi-tersangka-golkar-larang-kadernya-asal-bicara_m_145170.jpeg" alt="Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi VI DPR RI berencana untuk membentuk panitia kerja (panja) dalam membahas berbagai polemik pengelolaan lahan yang dilakukan oleh BP Batam. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid menyampaikan, rencana pembentukan panja setelah menerima aduan dari Masyarakat Adat Melayu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada dua perusahaan termasuk daripada aspirasi Masyarakat Adat Melayu, telah datang ke sini dan ada tujuh pengusaha lokal datang ke kita,&rdquo; kata Nurdin kepada wartawan, Rabu (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, salah satu masalah yang akan dibahas terkait polemik pembongkaran gedung bersejarah bagi masyarakat melayu, yakni Hotel Purajaya Batam. Ia tak memungkiri, Purajaya Batam merupakan salah satu hotel yang memiliki sejarah besar dalam pembangunan Pulau Batam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salah satu yang akan dibahas itu (Hotel Purajaya), itu masa hotelnya dirobohkan. Padahal itu hotel pejuang. Kenapa saya katakan hotel pejuang? karena belum ada orang investasi, belum ada apa-apa, dia berani membangun sebuah hotel. Kok ini sebenarnya dirobohkan karena apa,&rdquo; ungkap Nurdin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, seharusnya pengusaha lokal, khususnya di Batam, diberikan jalan terbaik agar tidak merugikan mereka dalam berbisnis. Menurutnya, kasus perobohan Hotel Purajaya menjadi salah satu contoh bahwa ada dugaan ketidakadilan dalam permasalahan lahan di BP Batam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015635475/polri-geledah-kantor-kepala-desa-kohod-dpr-minta-ungkap-aktor-intelektual-pagar-laut-tangerang">Polri Geledah Kantor Kepala Desa Kohod, DPR Minta Ungkap Aktor Intelektual Pagar Laut Tangerang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;(Hotel Purajaya) mustinya ini kan diberi jalan keluar yang terbaik, bukan dirobohkan gitu. Ini nggak bener ini. Itu dzolim dan tidak adil itu untuk pengusaha lokal,&rdquo; papar Nurdin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti, di panja kita bedah habis itu soal kebijakan BP Batam, dimana ada investor, sudah bangun, terus itu dialihkan alokasi lahannya ke perusahaan lain. Jadi diadu nih pengusaha lokal ini,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Masyarakat Adat Melayu meminta agar Komisi VI DPR RI segera kembali membahas persoalan dugaan mafia lahan yang terjadi di Pulau Batam. Hal itu atas dorongan Masyarakat Adat Melayu setelah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI terkait perobohan Purajaya Hotel.</div>

Komisi VI DPR RI berencana untuk membentuk panitia kerja (panja) dalam membahas berbagai polemik pengelolaan lahan.

Komisi VI DPR Berencana Bentuk Panja Soroti Dugaan Mafia Lahan di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/KOMISI-VI-DPR-2517335812.jpg" alt="Komisi VI DPR RI saat RDPU dengan Masyarakat Adat Melayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Komisi VI DPR RI saat RDPU dengan Masyarakat Adat Melayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Partai Golkar Nurdin Halid memastikan bakal mengawal perkembangan kasus dugaan mafia lahan yang dialami oleh masyarakat adat Melayu. "Kita akan kaji yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan BP Batam berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan lainnya, oleh karena itu Komisi VI insya Allah akan mengkaji apakah keputusan pencabutan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Nurdin Halid kepada wartawan, Selasa (11/2). Ia memastikan, Komisi VI juga akan memanggil BP Batam serta pihak lainnya yang mengalami penggusuran seperti dialami Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah dalam kasus perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam. "Yang kedua adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh BP Batam, oleh karena itu Komisi VI akan mengundang BP Batam untuk mengklarifikasi terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi secara politis pasti kami akan perjuangkan," ujar Nurdin. Adapun, Komisi VI DPR RI sendiri sudah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Masyarakat Adat Melayu, pada Selasa (4/2). Dalam pertemuan itu, turut membahas perobohan salah satu bangunan sejarah berdirinya provinsi Kepulauan Riau, yakni Purajaya Hotel. Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato' Wira Zulkamirullah mendorong agar Komisi VI segera memanggil BP Batam. "Kami sudah rapat terkait dugaan mafia lahan ini ke Komisi VI, kami ingin ada kejelasan hasil RDP dengan Komisi VI DPR itu, harus ada jawabannya," ujar Zulkamirullah. Ketua Bidang Ekonomi Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau itu menjelaskan, masyarakat melayu sejak awal tidak pernah menolak adanya investasi masuk ke tanah Melayu seperti Batam. Namun, ia pun juga berpendapat agar masyarakat Melayu tetap diberi kesempatan untuk membuka usaha di Pulau Batam, tidak digusur seperti yang dialami Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam Megat Rury Afriansyah dalam kasus perobohan gedung bersejarah Hotel Purajaya Batam. "Kami tidak pernah menolak adanya investasi masuk, kami suka karena itu membuat kampung kami jadi ramai, tapi tetap keadilan itu harus ada, janganlah yang sudah ada itu digeser, dibuang, diusir," tegasnya. Karena itu, ia berharap Komisi VI DPR dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang merugikan masyarakat Melayu. Menurutnya, kasus seperti ini tidak hanya dialami oleh Purajaya Hotel, tetapi juga ada kasus lainnya akibat mafia lahan di Batam. Ia pun meyakini, DPR dapat menyelesaikan persoalan dugaan mafia lahan tersebut. "Kami mengapresiasi keputusan Komisi VI kemarin yang segera ingin memanggil BP Batam, ini kan untuk mencari jalan terbaik, itu fair sekali, semoga itu benar-benar komitmen dari para perwakilan rakyat," pungkasnya. &nbsp;

Komisi VI DPR RI akan mengundang BP Batam untuk mengklarifikasi kasus dugaan mafia lahan yang dialami oleh masyarakat adat Melayu.

Komisi VI DPR Bakal Panggil BP Batam Soal Polemik Mafia Lahan dengan Masyarakat Adat Melayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/20240821_165551-2400410805.jpg" alt="Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Unit V Polresta Barelang keluar dari Gedung BP Batam saat penggeledahan terkait kasus lahan, Rabu (21/8). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dari hasil penggeledahan. Itu terkait penyelidikan kasus lahan hutan lindung di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kasatreskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha mengatakan, pihaknya melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam rangka penyelidikan kasus pemanfaatan lahan hutan lindung. &rdquo;Adapun beberapa berkas telah berhasil kami amankan dan akan kami lakukan penyitaan dan kami lakukan di kantor,&rdquo; kata Giadi seperti dilansir dari Antara. Sejumlah penyidik keluar dari ruang Arsip&nbsp;Lahan BP Batam sambil membawa sebuah kontainer plastik, tutup warna biru.&nbsp; &rdquo;Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyelidikan,&rdquo; ujar Giadi Nugraha. Giadi belum bersedia menjelaskan penggeledahan dilakukan terkait apa, dan berapa total barang bukti yang diamankan. Pihaknya masih menindaklanjuti penggeledahan dengan memeriksa berkas yang telah disita. Sebelumnya, Kapolresta Barelang Kombespol Heribertus Ompusunggu mengatakan, penggeledahan dilakukan berdasar surat perintah dari Pengadilan Negeri (PN) Batam, terkait pemanfaatan lahan hutan lindung yang dikelola PT CCB. Tindakan itu diambil untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan. Menurut dia, proses penggeledahan sudah dilakukan sesuai SOP. Penyidik sudah bersurat ke BP Batam sebanyak 3 kali untuk memberikan dokumen yang dimaksud, namun tidak diindahkan. &rdquo;Karena setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan pengolahan lahan itu di atas hutan lindung. Kami sudah temukan pelanggarannya,&rdquo; terang Heribertus Ompusunggu. Sementara itu, BP Batam menyatakan, menghormati proses penggeledahan yang dilakukan Polresta Barelang dalam upaya mencari dokumen alokasi lahan atas PT Karlina Cahaya Loka pada Rabu (21/8). Kepala Bagian Humas BP Batam Sazani mengatakan, pihaknya bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. &rdquo;Benar, proses ini dalam rangka pengambilan dokumen asli alokasi tanah PT Karlina Cahaya Loka yang berlokasi di sekitar Tiban McDermott. Yang mana, pengalokasian sudah sejak 2015,&rdquo; kata Sazani. Sazani menjelaskan, kedatangan pihak Polresta Barelang sekaligus mempertanyakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari perusahaan yang bersangkutan. Penerbitan dokumen Penetapan Lokasi (PL) seluas 12 ribu meter persegi itu telah berstatus clean and clear dengan Sertifikat HPL atas nama BP Batam Nomor 5 Kota Batam. &rdquo;Sesuai Perka Nomor 11 Tahun 2023, BP Batam hanya akan menerbitkan dokumen tanah yang sudah clean and clear,&rdquo; papar Sazani. Dia berharap, permasalahan ini dapat segera tuntas sehingga tidak menyebabkan isu liar beredar di publik. &rdquo;Yang terpenting adalah bagaimana menjaga situasi kondusif Batam agar tidak memengaruhi kepercayaan investor. Mari semua kita hormati proses yang ada,&rdquo; tutur Sazani.

Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait penyelidikan kasus lahan di Kantor BP Batam

Polresta Barelang Sita Sejumlah Dokumen, BP Batam Hormati Proses Penggeledahan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/79ade115-c700-4d22-94a4-689401cdf605-2022576384.jpeg" alt="Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya dibangun 961 unit rumah lain yang ditargetkan mulai dibangun pada awal April. &rdquo;Rumah tersebut ditargetkan pada September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat,&rdquo; ujar Ariastuty seperti dilansir dari Antara. Dia menambahkan, Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret. &rdquo;BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati warga pada September,&rdquo; kata Ariastuty Sirait. Menurut Ariastuty, pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai. Sebab, lahan untuk pembangunan rumah masih dikuasai masyarakat. Tim Terpadu Kota Batam mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, pada Februari. Tim itu dibentuk dengan dasar Keputusan Wali Kota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar, dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam. &rdquo;Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam,&rdquo; terang Ariastuty Sirait. Tim Terpadu Kota Batam terdiri dari unsur Pemkot Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan. &rdquo;Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan,&rdquo; papar Ariastuty. Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkan SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektare tersebut, dari total keseluruhan lahan di Tanjung Banon seluas 145 hektare.

Badan Pengusahaan BP (Batam) menargetkan warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City menempati hunian baru pada September

BP Batam Targetkan Warga Rempang Tempati Hunian Baru pada September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/patok_1-2853236153.png" alt="SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9)." width="100%">
<figcaption>SUDAH KONDUSIF: Tim terpadu mengukur dan memasang patok titik batas lokasi pengembangan Rempang Eco-City kemarin (9/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. &rdquo;Karena kawasan tersebut masuk wilayah kerja BP Batam, sehingga HPL Pulau Rempang berada di BP Batam,&rdquo; ujar Ariastuty Sirait seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (5/10). Penjelasan tersebut, kata dia, terkait penetapan proyek strategis nasional 2023&nbsp;yakni pengembangan Rempang Eco City yang akan berdiri di atas lahan seluas 8.142 hektare&nbsp;dari 17.600 hektare luas lahan di Pulau Rempang. Ketentuan itu sudah ditetapkan pemerintah sejak mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri&nbsp;dengan dibentuknya Otorita Batam. &rdquo;Landasan hukum yang digunakan yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1974,&rdquo; tutur Ariastuty Sirait. Dalam peraturan itu, lanjut dia, seluruh area tanah di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi BP Batam&nbsp;pada 2007. Sembilan belas tahun kemudian, berdasar Keppres Nomor 28 tanggal 19 Juni 1992, Presiden&nbsp;Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Dengan adanya landasan hukum tersebut, menurut dia, BP Batam membangun enam jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada 1992 hingga 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar. &rdquo;Jadi berdasar Keppres 28 Tahun 1992, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang,&rdquo; papar Ariastuty. Selain Keppres 28 Tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkan PP Nomor 5 Tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang menyebutkan kawasan itu meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias, dan gugusannya. PP itu, menurut Ariastuty Sirait, juga menyebutkan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan BP Batam. &rdquo;Atas dasar Keppres 28 Tahun 1992 dan PP Nomor 5 Tahun 2011 tersebut&nbsp;sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang,&rdquo; ucap Ariastuty Sirait. Karena itu, dia menambahkan, jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor. &rdquo;Investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang&nbsp;harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian di atas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam,&rdquo; jelas Ariastuty Sirait. Dia menambahkan&nbsp;saat ini, lahan yang dialokasikan ada masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City diberi&nbsp;kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser ke tempat baru yang lebih tertata. Pergeseran itu demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di Rempang Eco City.

Badan Pengusahaan (BP) Batam beri penjelasan terkait status pemegang hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan Pulau Rempang dan Galang

BP Batam Beri Penjelasan Terkait Pemegang HPL Kawasan Rempang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/pulau-rempang-foto-by-direktori-pariwisata-3561925720.jpeg" alt="Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)" width="100%">
<figcaption>Dibalik konflik warga dan BP Batam, ini pesona memukau yang dimiliki Pulau Rempang. (Dok.&nbsp;Direktori Pariwisata)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mendorong adanya sinkronisasi terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pulau Rempang. Hal ini menyusul terkait sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama BP Batam yang belum diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Doli saat kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Batam, provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada pekerjaan rumah yang tidak selesai atau koordinasi yang tidak terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam terkait persoalan Rempang ini. Selama ini BP Batam tidak memiliki HPL di Pulau Rempang, baru mau diurus," ucap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini kemudian yang menjadi persoalan, begitu tiba-tiba ada investasi dan membutuhkan status hukum yang jelas ditambah tiba-tiba adanya keterlibatan masyarakat di sana, ini yang kemudian timbul masalah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doli menekankan, percepatan pembangunan di Pulau Rempang memang harus terus berjalan. Tetapi harus mengutamakan hak dan kenyamanan warga negara yang harus dijaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, perlu juga adanya komunikasi yang intensif, dalam membangun dialog yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga persoalan yang mengikutsertakan aksi kekerasan tidak perlu terjadi kembali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013028194/bp-batam-beri-perpanjangan-relokasi-warga-rempang-risau-dan-tak-bisa-tidur-nyenyak">BP Batam Beri Perpanjangan Relokasi, Warga Rempang Risau dan Tak Bisa Tidur Nyenyak</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang pasti dimanapun pro dan kontra terkait relokasi selalu terjadi tergantung pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira persoalan ini harus diselesaikan, kedepan Komisi II akan berkoordinasi dengan BP Batam melalui Komisi VI agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaa rumah yang belum terselesaikan," tegas Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk juga dengan teman-teman Komisi IV dengan KLHK terkait pengajuan perubahan status kawasan hutan yang juga menjadi program pembangunan yang sedang direncanakan di Pulau Rempang ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Kantor BPN Provinsi Kepri Nurhadi dalam laporannya menyebutkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima permohonan HPL dari BP Batam pada lokasi pelepasan kawasan hutan yang rencananya akan menjadi program pembangunan Rempang Eco City.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan Survei Pendahuluan di lokasi area prioritas seluas 2.000 Ha, namun belum bisa lanjutkan dikarenakan penunjuk batas tidak dapat menunjukan semua patok yang sudah terpasang, masih terdapat patok yang belum terpasang secara tepat dan benar, dan situasi dilapangan belum sepenuhnya kondusif," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ada pekerjaan rumah yang tidak selesai atau koordinasi yang tidak terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam terkait persoalan Rempang ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bp batam

Berita Terkini