Penentuan Harga Tiket ke Pasar Jadi Ancaman Industri Penerbangan RI

JawaPos.com - Kenaikan tarif tiket pesawat memicu polemik di masyarakat. Pemerintah pun diminta untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut. Tidak lama kemudian, kegundahan itu dijawab. Para maskapai setuju menurunkan tarif pesawatnya kembali sesuai dengan peraturan pemerintah.

Masalah di industri penerbangan saat ini memang menjadi ironi. Murahnya tarif tiket pesawat beberapa waktu lalu, sebenarnya dipicu karena perang tarif antar maskapai. Begitu tarif normal kembali, operator malah kena batunya.

Wacana pembebasan mekanisme penentuan tarif ke pasar bebas pun muncul. Keinginan itu dilakukan agar maskapai bisa menentukan tarif sendiri tanpa perlu terbebani aturan.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai wacana itu tidak bisa dilakukan. Alasannya, keributan yang lebih besar berpotensi terjadi karena maskapai bisa menaikkan tarif seenak jidatnya.

"Ini diatur dengan peraturan pemerintah saja rakyat teriak-teriak. Ada batas atas, batas bawah saja teriak-teriak, apalagi nggak ada batas atas," ujar Alvin kepada JawaPos.com saat dihubungi, Senin (14/1).

Di sisi lain, mekanisme penentuan tarif melalui batas atas dan batas bawah yang diatur pemerintah merupakan amanat dalam undang-undang. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Batas atas itu amanat undang-undang, bukan cuman peraturan menteri. Permen itu hanya mengatur nilainya berapa. Coba lihat tarif batas atas diatur UU 1 tahun 2009 untuk melindungi konsumen," jelasnya.

Alvin menegaskan, jika penentuan tarif diberikan ke pasar bebas, justru akan semakin mencekik konsumen. Bisa-bisa, langkah itu akan menjadi boomerang bagi industri penerbangan.

"Kalau tidak diatur bisa saja dari Surabaya ke Jakarta dengan tarif Rp 3-5 juta gimana? Itu kenaikan kemarin tidak melanggar lho. Itu karena konsumen sudah menikmati banting-bantingan harga, jadi ketika kembali ke normal konsumen terkaget-kaget," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal senada. Menurutnya, tidak bisa penentuan tarif dilepas ke pasar bebas. Hal itu justru bisa membahayakan industri penerbangan itu sendiri.

"Karena ini kepentingan publik juga. Jadi ada harga atas ada harga bawah. Berarti kan kalau tidak diatur ya bubar semua, jadi harus nurut (sama aturan). Pemerintah tidak mungkin memberikan kebijakan yang bisa merugikan perusahaanlah," kata Luhut.