Khofifah Ingin Madura Benar-benar Jadi Pulau Garam 

JawaPos.com - Pulau Madura yang dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia rupanya tidak seiring dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hal inilah yang mendorong Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa terus memberikan perhatian serius kepada para petani garam di Madura.

Khofifah berharap, marwah atas sebutan pulau garam yang disematkan kepada empat kabupaten yakni Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan itu benar-benar terjaga. Salah satunya, dengn mendorong produktivitas garam sehingga benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi para petani garam di Madura.

"Madura sebagai pulau garam bisa menjadikan garam Madura sebagai sumber kesejahteraan masyarakat Madura," kata Khofifah usai menghadiri acara HKTI di Surabaya, Minggu, (19/8).

Menurut Khofifah, para petani garam Madura saat ini membutuhkan peningkatan inovasi teknologi industri. Jika teknologinya sudah maju, Khofifah yakin akan berseiring dengan peningkatan produktivitas sehingga berdampak pada kesejahteraan para petani garam.

"Kalau hari ini adalah, kebutuhannya intervensi teknologi supaya kadar yodiumnya tinggi. Supaya kadar NACL tinggi, supaya itu bisa memenuhi kualifikasi garam industri ini yang harus disiapkan," imbuhnya.

Selain persoalan teknologi, para petani garam Madura juga mengeluhkan harga jual garam yang kurang berpihak pada para petani garam. Menurutnya, para petani garam menginginkan pemerintah bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak merugikan para petani garam.

"Ternyata banyak petani yang malas karena harganya yang tidak cocok. Yang diinginkan para petani itu ada harga acuannya, berapa paling rendahnya," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur, Ahamad Nawardi. Ia mengatakan, selain HET yang rendah, para petani garam juga mengeluh atas kebijakan pemerintah yang tidak menyetop impor garam.

"Sebenarnya persoalan yang utama adalah impor, bagaimana pemerintah menyetop impor, kedua produksi garam, pemerintah harus memperhatikan produksi garam ini, yang ketiga adalah harga di petani garam," kata Nawardi di tempat yang sama.