Kelas Rangkap Dukung Pembelajaran Berdiferensiasi

Multigrade atau kelas rangkap menjawab masalah yang dihadapi dunia pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Agar berjalan kontinyu kegiatan itu diikat dengan regulasi berupa SK Bupati.

---

Moratorium CPNS yang dilakukan pemerintah pusat sepanjang 2011 hingga 2012 dan 2015 berimbas pada jumlah guru aktif di Kabupaten Probolinggo. Setiap tahun ada yang pensiun, tapi tidak diimbangi dengan pengangkatan tenaga baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggi Dr Fathur Rozi mengetahui dan merasakan dampak dari  permasalahan tersebut.

Kurangnya guru ternyata bukan satu-satunya masalah yang dihadapi. Di beberapa sekolah terutama yang ada di daerah pelosok jumlah ruang belajar tidak sesuai dengan jumlah tingkatan kelas. Persoalan lainnya ada sekolah yang jumlah rombongan belajarnya (rombel) tidak memadai. ”Idealnya satu rombel 28 siswa, ini ada yang hanya 5 hingga 10. Sehingga kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan efisien,” cerita Fathur Rozi.

Yang juga menjadi masalah adalah akses ke sejumlah sekolah yang tidak mudah. Namun sekolah tersebut tidak mungkin ditutup maupun di-merger karena sekolah terdekat berjarak sekitar 8-10 km, sehingga masyarakat masih sangat membutuhkan sekolah tersebut meski pun jumlah siswa setiap tahun semakin menurun.

Dihadapkan pada kondisi yang tak mungkin menambah jumlah pendidik, ruang kelas, ataupun melakukan merger sekolah, maka muncullah inisiatif menghadirkan multigrade atau kelas rangkap. Konsepnya adalah melakukan pembelajaran dengan menggabungkan siswa beberapa kelas di ruangan yang sama. Minimal menggabungkan siswa dari dua kelas. Misalnya kelas 1 dan kelas 2.

”Sekolah yang melakukan multigrade memiliki alasan tertentu. Tapi, yang paling banyak memang karena kekurangan siswa, kekurangan guru, dan ruangan kelas yang terbatas,” kata pria yang mendapatkan gelar doktor Teknologi Pembelajaran dari Universitas Negeri Malang itu.

Menyadari jika program ini membutuhkan dukungan pemerintah demi keberlanjutan, Fathur mendorong diterbitkannya peraturan. Hingga lahirlah Perbup No 18/2019 tentang pembelajaran multigrade. Di antara isinya adalah pengelolaan pembelajaran dan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk multigrade.”Seringkali sebuah kebijakan terhenti ketika pejabatnya sudah ganti. Menjaga hal itu tidak sampai terjadi karena banyak sekali manfaat yang kami dapat dari multigrade maka diterbitkanlah regulasi itu,” ujarnya.

Pada penerapan awal tahun 2019 ada 8 sekolah di wilayah Kecamatan Sukapura yang menjadi pilot project multigrade. Sebelum diterapkan, para guru mendapatkan pelatihan dan bimtek. Didampingi fasilitator daerah (fasda) multigrade, mereka kemudian mempraktekannya di kelas. Di semester pertama, kendala masih besar karena model pembelajaran baru baik bagi guru maupun siswa. Setiap persoalan dicatat dan kemudian dilakukan evaluasi bersama oleh Dinas Pendidikan dan sekolah yang terlibat. ”Di semester kedua pelaksanaan semakin lancar,” ujarnya.

Multigrade juga merupakan salah satu cara mengoptimalkan keterbatasan jumlah guru dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas di SD terpencil. Tantangan utamanya adalah mengajak guru mau keluar dari zona nyaman. Mereka harus menyiapkan rencana pembelajaran baru.

Mendorong para guru itu, Fathur membangun growth mindset para pendidik. Dia menyatakan resistensi pelaksanaan multigrade ini tentu saja ada. Namun baginya itu justru menjadi pemacu semangat untuk terus memperbaiki pelaksanaan.

Mengajar di-multigrade, guru harus mampu memiliki pemetaan siswa dan target kompetensi yang hendak dicapai. Fathur mencontohkan salah satu pelaksanaan di kelas 1 dan 2 yang sedang membahas rantai makanan. ”Temanya similar. Tapi target yang ingin dicapai kan beda. Siswa kelas 1 diharapkan cukup bisa menyebutkan, sementara kelas 2 harus bisa mendeskripsikan. Guru harus mampu memilah,” tuturnya.

Lima tahun berjalan sejak diinisiasi, saat ini ada 126 sekolah yang menerapkan multigrade. Penerapannya ternyata tak hanya menjadi solusi empat hal (kekurangan guru, ruang kelas, rombel, dan akses yang terbatas), tapi juga mampu memberikan pengajaran yang berdiferensiasi. Suatu hal yang sesuai dengan kurikulum merdeka. ”Multigrade sekarang juga diterapkan berdasar kompetensi siswa. Siswa diajar sesuai dengan level kemampuannya. Dengan filosofi kurikulum merdeka ini ibarat tutup ketemu botolnya,” tutur Fathur.