Soal Video Viral, Direktur RSD Gunung Jati Sampaikan Klarifikasi, Begini Katanya

JawaPos.com–Video viral pasien miskin, Ranujaya, diduga ditelantarkan Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon karena tidak mampu membayar biaya administrasi Rp 14,3 juta.

Menanggapi itu, Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati (RSDGJ) dr Katibi menyampaikan klarifikasi. Dia menegaskan, tidak ada penelantaran dan pembiaran terhadap kebutuhan pasien tersebut.

”Karena posisinya sejak Rabu sore pasien berinisial RJ tersebut sudah bukan pasien rawat inap. Tetapi yang bersangkutan menunggu di ruang rawat inap tersebut,” ungkap Katibi.

Dia menjelaskan, pihaknya telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan tanpa mempersoalkan pembiayaan. Dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan, RSD Gunung Jati tidak menggunakan metode penahanan pasien, tapi menggunakan cara komunikatif dan partisipatif.

Menurut dr Katibi, RJ merupakan pasien non peserta BPJS Kesehatan. Kendati demikian, manajemen RSD Gunung Jati tetap melayani dengan memberikan serum anti bisa ular.

”Serum anti bisa (racun) ular nilainya (harga) relatif besar sejak pasien masuk IGD hingga di ruang HCU tanpa kami mempersoalkan biaya, yang terpenting adalah pasien terselamatkan dulu,” ungkap Katibi.

”Jadi, total pemberian serum anti bisa ular kepada pasien sebanyak 4 vial, dua vial saat di IGD dan di HCU juga dua vial yang harganya lebih dari Rp 2 juta per vialnya,” ujar Katibi.

Ditanya apakah RSD Gunung Jati akan melaporkan ke polisi terkait viralnya video tersebut, dr Katibi mengatakan, pihaknya belum ada rencana tersebut.

”Kami belum memikirkan hal itu (lapor) ke Polisi. Kami lebih fokus meningkatkan pelayan,” tegas Katibi.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Cirebon dari Partai Amanat Nasional (PAN) Rinna Suryanti menyampaikan prihatinan atas dugaan tersebut penelantaran dan penahanan pasien. Dia mendesak RSD Gunung Jati segera memberikan klarifikasi.

”Saya menilai, pelayanan kesehatan seharusnya mengedepankan asas kemanusiaan, terutama bagi masyarakat kurang mampu," ujar Rinna.

Menurut politikus yang akrab disapa Teh Rinna, rumah sakit pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani warga, bukan malah menyulitkan.

”Jika benar pasien tersebut ditelantarkan karena alasan biaya, ini jelas bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleran,” ucap Rinna.

Lebih lanjut, Teh Rinna meminta Pemerintah Kota Cirebon segera mengevaluasi sistem pelayanan di RSD Gunung Jati dan memastikan tidak ada lagi warga yang diperlakukan secara diskriminatif hanya karena keterbatasan ekonomi.

”Jangan sampai kejadian ini terulang. Pemerintah Kota Cirebon harus hadir dan menjamin hak kesehatan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu,” tegas Rinna.