Sumbar Butuh Tambahan Dua Kapal Cepat untuk Mencegah Pencurian Ikan

JawaPos.com– Sumatera Barat (Sumbar) butuh tambahan kapal cepat. Kapal tersebut akan berguna untuk mengawasi pulau-pulau terluar di sepanjang perairan Sumbar. Selain itu, kapal cepat juga berfungsi untuk mengantisipasi illegal fishing.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit memaparkan, luas peraian laut Sumbar mencapai 186,58 km. Panjang garis pantainya mencapai  2.312,71 km. Perairan Sumbar berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. "Tentu, kalau tidak ditunjang pengawasan dengan kapal cepat, aksi pencurian ikan di laut sulit dihentikan," papar Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (13/9).

Saat ini, lanjut Nasrul, Sumbar hanya punya 2 unit kapal pengawas. Kapal terbaru bernama Tenggiri. Namun, kecepatannnya masih belum maksimal alias lambat.

Kapal Tenggiri maksimal hanya bisa melaju 10 knot. Alhasil, kapal kerap kesulitan bereaksi cepat mencapai lokasi, saat menerima laporan illegal fishing. "Beberapa kali laporan kapal kandas. Tapi, kapal pengawas kita tidak bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kita butuh kapal berkecepatan di atas 25 knot," terang Nasrul.

Dengan kecepatan  di atas 25 knot itu, kapal dapat memangkas waktu tempuh. Misalnya Padang-Mentawai, jika lewat jalur normal memakan waktu 8 sampai 12 jam. Namun, dengan kecepatan 25 knot, waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi sekitar 3 jam. "Kalau kapal ini jadi, nantinya akan digunakan oleh tim terpadu, pemerintah daerah, kepolisan dan TNI," tambahnya.

Sementara itu, Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Albert Krisdiarto mengatakan, Provinsi Sumbar memiliki tiga pulau kecil terluar. Hal itu tertuang pada Keppres Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau-pulau terluar itu terdiri dari Sibaru-baru, Pagai Utara dan Pulau Niau. "Sulit sekali mengawasi pulau ini tanpa kapal cepat," kata Albert.

Albert menambahkan, rencana pengadaan kapal ini sedang dibahas untuk diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pengadaan ini setidaknya akan memakan anggaran sekitar Rp15 miliar. "APBD Sumbar belum bisa mengakomodasi kebutuhan itu dan butuh bantuan pusat melalui APBN," imbuhnya.