Pembangunan Berbasis Kependudukan: BKKBN Luncurkan Peta Jalan 2025-2029

JawaPos.com-BKKBN terus memantapkan arah pembangunan nasional berbasis kependudukan. Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, yang digodok bersama dalam forum regional di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (12/6).

Acara bertajuk Internalisasi PJPK dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, BKKBN pusat dan daerah, Kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, hingga perwakilan dari Bali, NTB, dan NTT.

Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono menegaskan, pembangunan ke depan harus berangkat dari data kependudukan yang konkret. Ledakan penduduk yang tidak diantisipasi sejak dini bisa memicu krisis multidimensi dari ekonomi hingga sosial.

“Setiap pertambahan satu penduduk harus diiringi dengan layanan dasar yang memadai, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan dan perumahan,” ujar Budi Setiyono.

Budi menyebut jika suatu daerah mengalami penambahan penduduk 30 ribu jiwa per tahun, minimal 30 ribu lapangan kerja baru harus disiapkan setiap tahun oleh perangkat daerah.

“Kalau kepala dinas ketenagakerjaan tidak bisa memenuhi itu, kepala daerah wajib mengevaluasi dan mengganti dengan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Budi Setiyono.

Dia mengingatkan, pertumbuhan penduduk tanpa kendali akan membawa efek domino. Pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek kependudukan hanya akan menimbulkan persoalan jangka panjang.

“Negara maju bukan hanya soal PDB tinggi, tapi tentang kemampuan mengelola penduduk secara terintegrasi. Mulai dari ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, hingga kesehatan,” imbuh Budi.

Tak hanya aspek ekonomi, BKKBN juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. Salah satu upayanya adalah peluncuran program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), yang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak dan keluarga.

“Sekitar 30 persen keluarga di Indonesia mengalami fatherless atau minim peran ayah. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan fungsi ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,” jelas Budi Setiyono.

Sebagai bentuk konkret dari strategi ini, BKKBN mendorong penggunaan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan yang wajib diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Evaluasi akan dilakukan secara objektif untuk menjamin efektivitas kebijakan.

“Kalau tidak bisa mengelola penduduk dengan baik, kepala daerah dan dinas teknisnya harus siap dievaluasi, bahkan diganti,” tandas Budi Setiyono.

Dengan disusunnya Peta Jalan Kependudukan 2025–2029, pemerintah berharap pembangunan nasional ke depan akan lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil penduduk. Ini menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.