Tinjau Pembangunan Bendungan Marangkayu, Terima Masukan Warga Soal Ganti Rugi

JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah utara Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya, Pj Gubernur juga sudah melakukan kunker ke wilayah perbatasan negara di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).

Rombongan Pj Gubernur mendengar aspirasu sejumlah warga beberapa desa yang mengaku belum mendapat kompensasi atas lahan milik mereka.

"Kita sudah melihat penyelesaian Bendungan Marangkayu. Kita juga disambut masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Masalah ganti rugi pembebasan lahan mereka," ungkap Akmal Malik.

Setelah mendengarkan keluhan warga, Akmal akan mengundang warga terdampak untuk mendapatkan solusi terbaik agar proyek Bendungan Marangkayu segera tuntas dan beroperasi maksimal.

"Masyarakat harus mendapat hak sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang dirugikan," tegas Akmal.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PU Yosiandi Radi menyebutkan kebutuhan lahan keseluruhan untuk pembangunan Bendungan Marangkayu seluas 653,09 hektare (ha) atau 1.224 bidang.

"Sudah dibebaskan sekitar 47 persen, terdiri tanah masyarakat 196,15 ha (351 bidang), tanah PTPN 114,8 ha (112 bidang) dan tanah KSP 0,1 ha (1 bidang)," jelasnya.

Sedangkan tanah yang belum bebas sekitar 53 persen, terdiri tanah masyarakat 109,94 ha (243 bidang), tanah PTPN 87,2 ha (249 bidang), tanah KSP 81,9 ha (133 bidang) dan tanah PHSS 61 ha (129 bidang).

"Bendungan ini memanfaatkan air dari Sungai Marangkayu dan Sungai Prangat akan menyuplai kebutuhan irigasi Marangkayu, mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pariwisata dan memproduksi air baku 450 liter per detik," jelasnya.

Selain meninjau bendungan, rombongan juga meninjau Pembangunan Odah Singgah Desa Prangat Baru (Prabu) di Desa Marangkayu dan Turap Sungai Telihan, di Bontang.