Resmikan MPP Trenggalek, Pj Gubernur Adhy Karyono Targetkan Tahun Ini Seluruh Kabupaten dan Kota di Jatim Miliki MPP

JawaPos.com–Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek, Selasa (20/8).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Pj Gubernur Adhy bersama Menpan RB dan Bupati Trenggalek dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita. Adhy mengatakan, sebelumnya Jatim telah memiliki 30 MPP. Dengan diresmikan MPP Trenggalek, jumlah MPP di Jatim menjadi 31.

”Masih ada 7 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP. Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di kabupaten/kota lain di Jatim. Kita upayakan akhir 2024 seluruh kabupaten/kota di Jatim punya MPP,” ucap Adhy.

Berkaitan dengan 7 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP, Adhy mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dan mengupayakan agar segera dibentuk. Adapun ke-7 kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Blitar, Bondowoso, Kediri, Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kota Blitar, dan Kota Madiun.

”Tujuh kabupaten/kota ini dalam proses pembangunan MPP,” terang Adhy.

Secara khusus, Pj Gubernur Adhy memberikan apresiasi kepada Pemkab Trenggalek atas komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya melalui MPP.

”Terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Trenggalek di akhir jabatan telah melaksanakan surat edaran dari kami dengan membangun Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat dipermudah dengan pelayanan yang terintegrasi,” kata Adhy.

Surat edaran yang dimaksud adalah SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024 tentang Pendataan Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada 5 Maret 2024. Selain target pembentukan MPP, Pj Gubernur Adhy juga menyinggung terkait upaya peningkatan pelayanan publik. Pemprov Jatim telah memiliki inovasi yang disebut Jatim Online Single Submission (JOSS) yang dipergunakan untuk layanan non-OSS pada 158 layanan di 18 sektor.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pembangunan MPP harus terus dipacu. Sebab, baru 231 kabupaten/kota yang punya MPP dari total seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau hanya 45 persen.

”Bangunan tidak perlu megah yang penting fungsinya optimal. Jadi dapat menggunakan ruko, bekas rumah dinas, atau aset pemda lain,” kata Abdullah Azwar Anas.

Azwar Anas menjelaskan, Jawa Timur dapat menjadi role model untuk inovasi. Walaupun memang masih ada ruang untuk perbaikan.

”Jatim punya inovasi yang luar biasa. Spirit Majapahit harus selalu dibangkitkan agar kita terhormat bahkan di tempat lain,” kata Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyebutkan, MPP yang baru diresmikan hari ini memiliki lebih dari 80 jenis layanan. Selain pelayanan organisasi perangkat daerah Trenggalek, juga terdapat layanan dari instansi vertikal hingga mitra kerja pemerintah lain.

”Seperti misalnya layanan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Imigrasi, perbankan hingga dari TNI-Polri juga ada,” tutur Mochamad Nur Arifin.

Usai acara, Pj Gubernur Adhy bersama Menpan RB, bupati, dan jajaran Forkopimda Trenggalek meninjau MPP Kabupaten Trenggalek di Jalan Panglima Sudirman. Terdapat beragam fasilitas yang dapat digunakan para pengunjung MPP seperti ruang tunggu, ruang UMKM, ruang tunggu khusus, arena bermain anak, ruang laktasi, musala, dan pojok baca. MPP juga menyediakan fasilitas yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti kursi roda dan parkir khusus disabilitas.