Perlu Anggaran Rp 2 Miliar untuk Perbaikan Pelabuhan Brakas, Tahun Ini Pemkab Sumenep Minta Bantuan Kemenhub

JawaPos.com - Disperkimhub Sumenep tahun lalu telah gagal mendapatkan bantuan keuangan (BK) dari Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan Pelabuhan Brakas.

Dana untuk perbaikan Pelabuhan Brakas, Kecamatan/Pulau Raas tersebut diajukan melalui BK provinsi dengan nominal sebesar Rp 2 miliar.

Akibatnya, hingga sekarang kondisi pelabuhan untuk pelayanan penyeberangan di Pulau Raas tersebut tetap rusak.

Oleh sebab itu, tahun ini Pemkab Sumenep tengah meminta bantuan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Terkait hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Keselamatan Transportasi Disperkimhub Sumenep Imam Afif Rusidy mengatakan bahwa perbaikan Pelabuhan Brakas belum bisa dilakukan tahun ini karena anggaran perbaikan belum tersedia.

"Untuk Pelabuhan Brakas belum bisa diperbaiki," katanya seperti dikutip dari Radar Madura (Jawa Pos Group).

Saat ini dirinya mengaku masih berupaya mencari anggaran untuk perbaikan karena dana yang dibutuhkan cukup besar, yakni mencapai Rp 2 miliar lebih.

Karena besarnya anggaran perbaikan yang dibutuhkan, pihaknya meminta support anggaran dari pemerintah pusat.

"Tahun ini kami akan ajukan ke kementerian untuk perbaikannya," ujar Afif.

Afif juga menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya akan mengupayakan untuk mendapatkan dana BK Provinsi Jatim. Hanya saja, usulan terkait dana untuk perbaikan Pelabuhan Brakas tersebut tidak jelas.

Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk perbaikan fasilitas tempat bersandarnya kapal, ruang tunggu penumpang, dan sebagainya.

"Kami sudah usulkan ke provinsi, cuma belum ada rekomendasi dari gubernur," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menyadari bahwa kondisi keuangan yang dimiliki pemkab memang terbatas.

Sedangkan kondisi pelabuhan di Kota Keris tersebut banyak yang membutuhkan perbaikan, termasuk Pelabuhan Brakas, Kecamatan Raas.

Dia berharap, dinas terkait bisa memaksimalkan peluang anggaran, baik dari Provinsi Jatim maupun pusat.