Dapat Kucuran Dana Rp 50 M dari Provinsi, Pemkot Malang Bangun Drainase Kawasan Soekarno-Hatta Tahun Depan

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan mendapat kucuran dana Rp 50 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dana itu untuk membangun drainase di kawasan Soekarno-Hatta pada 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Julhardjanto mengatakan, pembangunan drainase tidak akan menyedot APBD Kota Malang. Sebab, pemkot sudah meminta bantuan dari Pemprov Jatim.

Pemkot Malang mengajukan anggaran Rp 125 miliar ke Pemprov Jatim. Tapi setelah dilakukan survei lapangan anggaran yang disetujui sebanyak Rp 50 miliar. Perubahan anggaran pembangunan drainase itu berdampak terhadap skema pembangunan. Dari rencana awal sepanjang dua kilometer, kini diperpendek menjadi 1,8 kilometer.

”Awalnya pembangunan drainase mulai dari patung pesawat sampai jembatan. Tapi diperpendek dari bakso Damas hingga jembatan Soekarno-Hatta,” ujar Dandung Julhardjanto seperti dilansir dari Radar Malang (JawaPos Group).

Dia menyebut, kemungkinan proyek drainase tersebut belum bisa dikerjakan tahun ini. Sebab, berdasar informasi, anggaran dari pemprov baru dialokasikan pada 2025. Sehingga pembangunan baru dapat dilaksanakan pada tahun depan pula.

”Kami mengajukan anggaran pada Oktober kemarin dan ada respons positif. Tetapi proyek belum bisa dilaksanakan tahun ini,” papar Dandung Julhardjanto.

Menurut dia dengan adanya pembangunan drainase di kawasan Soekarno-Hatta, banjir di beberapa titik Kota Malang dapat dikurangi. Seperti titik banjir di kawasan Kedawung, Purwantoro, dan Lowokwaru.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin mendukung pembangunan drainase di kawasan itu dengan bantuan dana dari Pemprov Jatim. Jika menggunakan APBD Kota Malang dipastikan tidak akan cukup.

Sebagai perbandingan, lanjut dia, total anggaran drainase Kota Malang pada 2024 mencapai Rp 59 miliar sedangkan anggaran drainase Soekarno-Hatta mencapai Rp 50 miliar.

”Titik khusus yang membutuhkan dana besar memang seharusnya diajukan bantuan, agar tidak memberatkan APBD kita,” ucap Fathol Arifin.