Kades di Sidoarjo Terancam 5 Bulan Penjara Akibat Gunakan Balai Desa Sebagai Tempat Kampanye, Begini Penjelasan JPU

JawaPos.com – Seorang oknum kepala desa (kades) di Sidoarjo tepatnya di Desa Tarik bernama Ifanul Ahmad Irfandi terancam tuntutan lima bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo pada hari Kamis (22/2) kemarin.

Hal itu lantaran Kades tersebut terbukti melanggar pidana Pemilu pada hari Kamis (4/1) lalu yakni menggunakan Balai Desa Tarik untuk tempat kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Faris Almer Romadhona selaku JPU mengatakan bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan dengan Pasal 490 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” ujarnya seperti dilansir dari Radar Sidoarjo (JawaPos Group).

Menurutnya, berdasarkan keterangan dari delapan orang saksi didapatkan kesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan bersalah yakni telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye kemarin.

Para saksi yang telah dimintai keterangan salah satunya adalah Kayan selaku calon legislatif (caleg) DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra dan juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo.

Kayan mengatakan bahwa sang kades melakukan aksinya ketika sedang melakukan kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat di Balai Desa Tarik.

“Saat kegiatan pembagian Kartu Tarik Sehat bersama saudara Kayan telah dipasang banner yang bertuliskan slogan salah satu paslon dan bergambar capres dan cawapres,” ungkap Faris.

Berdasarkan bukti dan fakta yang ada maka penuntut umum mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana 5 bulan kepada terdakwa.

Karena ditemukan hal yang memberatkan terdakwa yaitu berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, setelah mendengarkan tuntutan yang ditujukan kepada dirinya, terdakwa Ifanul yang duduk di kursi pesakitan menyampaikan pembelaannya.

Ia mengatakan permohonan maafnya kepada peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh tindakannya.

“Saya mengaku bersalah, menyesal, dan meminta maaf untuk meminta keringanan hukuman,” ucapnya.

Namun, JPU tetap pada keputusan tuntutan sebelumnya yakni menjatuhkan pidana lima bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan kurungan penjara.

Ketua majelis hakim Slamet Pujiono telah mengatur jadwal agenda putusan yang akan digelar pada hari Senin (26/2) mendatang.