Bawaslu Sumut Telusuri Penemuan Penumpukan Logistik Pemilu di Kabupaten Nias

JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara mulai melakukan penelusuran terkait penemuan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penumpukan logistik itu ditemukan di sebuah gudang tertentu di Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

”Benar, ada penumpukan logistik. Bawaslu masih melakukan penelusuran untuk mengetahui dugaan pelanggaran atau tidak,” ujar Koordinator Data Informasi dan Humas Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (2/1).

Saut menjelaskan, Bawaslu Sumut berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota dan meminta klarifikasi kepada KPU. ”Meminta laporan secara tertulis dari KPU terkait keberadaan logistik tersebut. Kami masih melakukan penelusuran tahap administrasi,” kata Saut Boangmanalu.

”Lalu diambil kesimpulan, dilakukan evakuasi dari tempat penampungan sementara itu ke gudang KPU masing-masing, yang seharusnya ke tempat logistik itu,” jelas Saut Boangmanalu.

Sementara itu, Anggota KPU Sumut Robby Effendy mengatakan, informasi terkait penemuan logistik pemilu di gudang ilegal yang menggunakan jasa ekspedisi tidak resmi di Kabupaten Nias dinilai tidak benar dan berpotensi mengganggu tahap pemilu. KPU Provinsi Sumut menegaskan, pendistribusian logistik Pemilu 2024 itu sudah sesuai aturan.

Robby Effendy mengatakan, logistik pemilu yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota dilakukan penyortiran lebih dulu, sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

”Informasi itu keliru dan sesat, sangat berpotensi mengganggu tahap pemilu. Teknis di lapangan diinapkan dulu atau disortir lagi sesuai tujuan, diserahkan ke ekspedisi, yang penting tepat waktu dan tepat jumlah,” terang Robby.

Dia menambahkan, KPU Sumut melakukan kerja sama dengan penyedia jasa ekspedisi untuk pengiriman logistik pemilu ke seluruh gudang KPU kabupaten/kota.

”Teknis pengiriman diserahkan ke penyedia jasa ekspedisi. Intinya tepat waktu dan tepat jumlah,” tambah Robby Effendy.

Robby mengatakan KPU Sumut terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait. Sehingga, pendistribusian logistik pemilu tersebut tidak menjadi polemik yang mengganggu tahap pemilu.

”Saya pikir dengan koordinasi baik yang dijalin KPU, pihak kepolisian juga memantau pergerakan logistik ini melalui aplikasi Silog. Kepolisian memberi atensi pada tahap logistik ini, jadi tak ada yang sembunyi-sembunyi, apalagi proses ilegal pada tahap ini,” ujar Robby Effendy.