Pemkab Kediri Berikan Kenaikan Insentif bagi Guru Non-ASN pada Tahun 2024

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menetapkan akan menaikkan insentif guru non-ASN untuk guru K2 (tenaga honorer kategori 2), PAUD, SD, serta guru SMP.

Dilansir dari Antara pada Minggu (26/11), Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan pemerintah kabupaten sudah melakukan penghitungan mengenai kenaikan insentif tersebut.

"Insentif saya umumkan naik untuk 2024. Insentif guru non-ASN naik dari tahun 2023 sebesar Rp14 miliar menjadi Rp21 miliar pada 2024," ujar Hanindhito di Kediri, Sabtu (25/11).

Baca Juga: Pemkab Kediri Lakukan Perluasan Jalan untuk Mendukung Akses ke Bandara Internasional Dhoho

Rincian insentif tersebut diantaranya diberikan kepada guru taman posyandu yang semula tidak ada insentif, akan diberikan insentif Rp100 ribu per bulan pada Tahun 2024.

Selanjutnya, untuk guru kelompok bermain dan TK, insentifnya dari Rp100 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan. Lalu guru SD dan SMP dari Rp200 ribu menjadi Rp300 ribu setiap bulan.

"Untuk guru eks K2 yang menerima insentif Rp500 ribu kini menjadi Rp750 ribu," tambah dia.

Baca Juga: Arema FC Dapat Suntikan Tenaga Baru Jelang Hadapi Derbi Jawa Timur kontra Persik Kediri

Bupati merasa optimis dengan kenaikan insentif guru non-ASN maka tingkat kesejahteraan mereka serta kualitas pendidikan di kabupaten Kediri juga semakin meningkat.

Sebelumnya pemkab Kediri juga sudah menyerahkan insentif kepada 8.000 guru agama nonformal dari berbagai agama di Kabupaten Kediri dengan besaran Rp100 ribu setiap bulan.

Pemberian insentif tersebut sudah dijalankan sejak 2021 dengan jumlah penerima sebanyak 7.148 guru. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah penerima naik menjadi 7.500 guru dan pada 2023 naik lagi menjadi 8.000 guru.

Baca Juga: Kementerian PUPR Mulai Bangun Jembatan Jongbiru untuk Akses Menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri

Para guru agama nonformal tersebut juga didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa menerima perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.