Polemik Antrean BBM Bio Solar di Riau, Pemprov Usul Penambahan Kuota BBM Untuk Amankan Pasokan Jelang Nataru

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengajukan usulan penambahan biosolar 120.175 kiloliter (kl) atau menjadi 983.780 kl dari kuota sebelumnya sebesar 863.605 kl.

Penambahan kuota tersebut untuk mengamankan pasokan bahan bakar BBM jelang Nataru dan mengantisipasi antrean kendaraan yang kerap terjadi belakangan ini.

"Kebijakan ini sekaligus mengantisipasi kondisi antrean kendaraan yang belakangan ini kerap terjadi pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Evarefita dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (24/11), dilansir dari ANTARA.

Evarefita mengatakan usulan penambahan kuota BBM solar akan disampaikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH) Migas.

Sedangkan surat usulan penambahan kuota BBM solar itu sudah diteken Gubernur Riau dan sudah diantar ke BPH Migas.

Kepala Dinas ESDM Pemprov Riau juga mengatakan jika sebelum usulan penambahan kuota BBM solar disampaikan, terlebih dahulu pihaknya telah menggelar rapat pembahasan usulan dengan PT Pertamina Patra Niaga.

"Sebelumnya Pemprov Riau memastikan bahwa antrean yang terjadi di beberapa SPBU bukan karena ada kelangkaan BBM jenis solar, hanya karena banyak permintaan sedangkan usulan permintaan diajukan esok hari," jelasnya.

Namun sebelumnya, antrean panjang ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Riau, Ade Hartati, mengatakan jika persoalan kekosongan solar di SPBU bukanlah masalah baru.

“Riau selalu bermasalah dengan stok solar. Persoalannya bukan kuota yang diberikan. Persoalannya distribusinya kemana? Kita ga tau kan apakah benar distribusinya?” ungkap Ade Hartati, Rabu (22/11).

“Pertamina silahkan cek. Apakah barcode itu sudah berjalan atau tidak efektif? Jangan sampai solar masyarakat dipakai untuk industri. Maka ini perlu komitmen bersama. Kalau komitmen ga ada, negara ni ga akan bagus,” tambahnya.

Kemudian anggota DPRD Riau tersebut meminta Pertamina untuk mengevaluasi apakah sistem yang ada saat ini sudah efektif atau gagal.

Sebab, kuota yang diberikan untuk Riau disebut sudah cukup, namun kenyataannya stok susah.

“Kenyataannya stok itu sering kosong di SPBU. Makanya distribusinya ke mana? Distribusinya benar untuk kendaraan subsidi? Atau dipakai untuk kalangan industri? Kenapa tak pernah terbuka untuk itu. Komitmennya gimana?” tanyanya heran.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau Evarefita mengatakan, informasi yang didapat pihaknya dari pihak Pertamina stok BBM di Riau saat ini masih mencukupi, termasuk stok BBM bersubsidi jenis solar dan belum sampai terjadi kelangkaan.
Evarefita mengatakan untuk saat ini kuota BBM yang diberikan Pertamina bukan per kabupaten atau kota lagi, namun diberikan per SPBU.

“Jadi yang dikatakan kelangkaan itu tidak ada. Antrean panjang di SPBU itu bukan karena ada kelangkaan. Kuota yang diberikan itu per SPBU, jadi kalau sudah habis dalam satu hari, pihak SPBU top up-nya harus besok harinya. Jadi seakan-akan langka, padahal tidak langka,” kata Evarefita, dilansir dari Riau Pos.