Pakar Bangunan Sarankan Pemerintah Buat Standar Rumah Tahan Gempa

JawaPos.com–Akibat Gempa Malang Selatan yang mengguncang Sabtu (10/4), ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Berdasar data BNPB sebanyak 642 unit rumah rusak berat, 845 rusak sedang, dan 1.361 rusak ringan.

Menanggapi hal itu, pakar struktur dan bangunan Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya Tavio menganjurkan pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pembangunan rumah tahan gempa. Pembangunan dengan standar itu sebagai solusi jangka panjang dampak gempa bumi yang dikhawatirkan kembali terjadi.

Tavio yang juga dosen dari fakultas teknik sipil, perencanaan dan kebumian itu meminta seluruh pihak untuk turut memikirkan bangunan rumah yang ditinggali masyarakat. Sehingga, tidak terlalu fokus pada fasilitas umum (fasum), gedung tinggi, dan gedung pemerintahan.

”Jangan lupa juga bangunan tempat tinggal masyarakat. Berapa persen sih warga yang tinggal di hunian vertikal?” ujar Tavio ketika dihubungi pada Senin (12/4).

Ke depannya, dia meminta pemerintah untuk lebih memperketat izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi (LSF). Dengan begitu dia berharap kerusakan dan runtuhnya bangunan dapat dikurangi.

”Harapannya ada aturan jelas untuk orang yang mendirikan bangunan,” tutur Tavio.

Meski demikian, dia melihat pembangunan rumah tahan gempa tidak hanya mengandalkan aturan pemerintah. Namun juga kesadaran warga. Sehingga ketika akan membangun, ada standar yang bisa diikuti. ”Misal memperkuat tembok dengan jaring kawat nyamuk,” terang Tavio.

Dengan demikian, dia menambahkan, sosialisasi bisa dilakukan secara masif sehingga bila ada gempa seluruh pihak bisa melakukan antisipasi.

”Bangunan yang kuat bisa menyelamatkan warga. Setidaknya, bangunan nggak langsung roboh. Rumah tahan gempa bisa menyelamatkan nyawa dan nggak perlu membangun rumah dari awal,” ujar Tavio.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=lPWs5v7_H_I