Pengamat: Jika Pemprov Sumbar Komunikatif, Demo Warga Air Bangis Belum Tentu Berhari-Hari

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat berlangsung berhari-hari pada pekan lalu. Klimaks dari demonstrasi yang hampir seminggu itu saat ada upaya pemulangan warga oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar. Upaya pemulangan itu sempat diwarnai tindak kekerasan aparat kepolisian. Sejumlah aparat masuk ke aula Masjid Raya Sumbar dan menangkap beberapa aktivis dan masyarakat Air Bangis.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand) Padang Asrinaldi mengatakan, jika unjuk rasa itu direspons dengan baik. Pendemo ditemui Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, maka warga Air Bangis belum tentu berhari-hari di Kota Padang. Apalagi jumlahnya disebut mencapai lebih dari ratusan orang.

"Artinya ada komunikasi yang tidak klir antara warga dan pemerintah. Sebab, pemerintah ini adalah orang tua bagi warga. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan minta didengar," ungkap Asrinaldi kepada JawaPos.com, Senin (7/8).

Diketahui, warga Air Bangis datang dari Kabupaten Pasaman Barat ke Kota Padang untuk menyampaikan asprirasi mereka pada Senin (31/7). Jarak kabupaten kota itu mencapai empat jam perjalanan bus.

Mereka sengaja datang ke ibu kota Sumbar itu karena ingin menyampaikan aspirasi soal proyek strategis nasional (PSN) di Air Bangis. Warga tersebut turun ke jalan dan berorasi depan kantor Gubernur Sumbar. Aksi itu berlangsung berhari-hari. Warga itu terdiri atas orang dewasa, perempuan dan pria, termasuk juga anak-anak usia sekolah. Warga Air Bangis menumpang untuk bersinggah di Masjid Raya Sumbar. Mereka ditampung di aula Masjid Raya Sumbar. Di sana warga tidur di atas sajadah panjang. Sajadah tersebut merupakan sajadah yang tidak dipakai lagi di ruang utama salat Masjid Raya Sumbar.

Puncaknya Pemkab Pasbar pada Jumat (4/8) lalu menjemput warga Air Bangis yang berdemo itu agar pulang ke rumah masing-masing. Pada proses pemulangan itulah terjadi aksi penjemput paksa dan "pengusiran" warga oleh oknum polisi berseragam lengkap. Aparat masuk ke dalam aula masjid yang dijadikan tempat menginap.

Asrinaldi menyayangkan sikap Pemprov Sumbar yang seakan-akan melakukan pembiaran terhadap aksi unjuk rasa. Jika Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sedang tidak di Padang, maka bisa diwakilkan oleh jajaran terkait. "Bisa wakil gubernur, sekda, atau dinas terkait. Warga itu hanya ingin didengarkan dan kejelasan," sambung Asrinaldi.

"Jika Pemprov Sumbar komunikatif, demonstrasi warga Air Bangis belum tentu berlangsung berhari-hari," ujarnya

Pengajar FISIP Unand itu menambahkan, jika Pemprov Sumbar tidak mau menemui pendemo maka ada sesuatu di balik PSN yang ditolak warga Air Bangis. "Kalau tidak ada sesuatu apa salahnya warga itu ditemui dan diberikan penjelasan. Ini terjadi berhari-hari karena mereka merasa tidak ditemui," tandas Asrinaldi.

Di tempat lain, anggot DPR dari dapil Sumbar Guspardi Gaus menyayangkan terjadinya kericuhan antara aparat keamanan dengan masyarakat Nagari Air Bangis di area Masjid Raya Sumbar.

Peristiwa itu terjadi bermula ketika polisi meminta warga pulang ke Pasaman Barat dengan menaiki bus yang telah disediakan. Namun, sejumlah warga melakukan penolakan. "Sehingga terjadi adu argumen yang menyebabkan timbulnya keributan dan momen itu juga direkam oleh sejumlah orang," ujar anggota komisi II DPR itu.

Politikus PAN itu meminta oknum aparat kepolisian yang sempat berbuat kekerasan terhadap warga Air Bangis untuk diproses. "Termasuk aparat yang disinyalir masuk ke dalam masjid dengan tidak melepaskan sepatunya. Itu juga tidak boleh terjadi. Jika terbukti melakukan pelangaaran harus ditindak tegas," tandas Guspardi Gaus.