Pemerintah Dianggap Lamban Atasi Asap

JawaPos.com- Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Pontianak diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa, Rabu (28/10). Para pemuda ini memprotes reaksi pemerintah yang mereka nilai lamban saat mengatasi masalah asap. Aksi dimulai dari Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan) dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Kantor Gubernur yang memang tak begitu jauh jaraknya.

Dalam orasinya, mahasiswa Kalbar mempertanyakan kenapa pemerintahan Joko Widodo seperti tak punya langkah antisipasi akan datangnya “bencana” kabut asap di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

"Cenderung reaksioner dan berkutat di urusan teknis pemadaman semata. Sementara, penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap hingga saat ini belum terpecahkan," teriak koordinator aksi, Prima Yuliantoro.

Padahal, kasus kebakaran hutan yang menuai kabut asap se-Indonesia, telah menjadi rutinitas setiap tahun. Ironisnya, walau terus berulang dengan kerugian yang besar, penanganannya itu-itu saja.

Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa membawa poster bertuliskan 'Hutan Dibakar Rakyat Terkapar', 'Hari Ini Kami Kuliah di Jalan', dan 'Gubernur Harus Atasi Bencana Kabut Asap'. Mereka dikawal ketat aparat kepolisian serta Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalbar. Di sela-sela orasi, para anak muda ini menyempatkan diri melaksanakan Salat Zuhur di halaman Kantor Gubernur.

Di mata para mahasiswa itu, kabut asap tebal dari ribuan titik api yang menyelimuti Kalimantan dan Sumatera adalah isyarat kegagalan pemerintah dalam mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran tanah gambut.

"Ketika sudah berlangsung hampir satu dekade, kemana peran negara dalam mengatasi permasalahan ini. Sehingga, kami menilai pemerintah telah melalaikan kewajibannya menjamin, memenuhi, dan menghormati hak lingkungan hidup yang sehat," tegas Prima.

Aliansi BEM ini meminta Gubernur Cornelis menangkap, mengadili, dan mencabut izin perusahaan pembakar lahan. Dan, melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat agar tragedi kabut asap di Kalbar tidak terulang kembali.

Aksi juga dilakukan mahasiswa lain yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanah Rakyat (Solmadapar) Kalbar. Hanya saja, angle yang mereka pilih berbeda.

Dalam aksi memperingati Sumpah Pemuda ini, Solmadapar menggiring isu Pilkada serentak di tujuh kabupaten di Kalbar. “Jika kita melihat Pilkada secara mendalam, maka kita dapat melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalamnya. Mulai dari UU yang mengatur Pilkada serentak sampai pada anggaran pelaksanaan Pilkada,” ungkap Humas Solmadapar, Bima Sakti.

Alasan pertama menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak, menurut dia, karena dana kampanye pasangan calon ditanggung Negara, berasal dari APBN, APBD provinsi dan Kabupaten. “Bagaimana pertanggungjawabannya?” tanya Bima.

Alasan kedua, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada harus menjaga independensi dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Bima menuntut KPU membuat aturan tambahan.

“Terkait transparansi rekening angota KPU provinsi, kabupaten, dalam upaya menjaga netralitas anggota KPU sehingga tidak berpihak pada salah satu pasangan calon,” tegasnya. (isf/wwn/jpg)