Pemerintah Rekrut CPNS Jalur Umum, Honorer K2 Ancam Mogok Kerja

JawaPos.com – Rencana pemerintah pusat membuka 17.928 lowongan CPNS gelombang dua mendapat penolakan dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengancam akan mogok kerja jika Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) tetap melanjutkan perekrutan PNS dari kalangan umum.

Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin mengatakan, alasan pihaknya menolak rencana Kemen PAN RB membuka lowongan CPNS secara online karena pada 31 Maret 2017 pemerintah pusat sudah berjanji tidak akan melakukan rekrutmen CPNS di tahun 2017 ini. ”Kemen PAN RB sudah membuat suatu kebohongan besar,” ujar Nasihin saat diwawancara di Setda Kabupaten Tasikmalaya, kemarin (8/9).

Pemerintah pusat, kata Nasihin, berjanji akan menyelasaikan terlebih dahulu pengangkatan CPNS dari jalur khusus bagi honorer K2 yang terdiri dari guru, bidan PTT, dokter PTT penyuluh pertanian dan guru garis depan (GGD). ”Men-PAN RB berjanji tidak akan mengangkat CPNS umum karena masih moratorium dan sebelum masalah honorer K2 selesai,” ungkap Nasihin.

Menurut Nasihin, dari 61 kementerian/lembaga, Men PAN RB akan merekrut CPNS dari pelamar umum untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemenpera) dan struktural di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). ”K2 kan tidak hanya guru saja. Ada teman-teman kita K2 yang bekerja di struktural pemerintahan juga,” ujarnya.

Jika rencana rekrutmen CPNS secara online ini terus dilaksanakan, FHK2I di Kabupaten Tasikmalaya mengancam akan mogok kerja. ”Karena dengan demo pemerintah tetap tidak memperhatikan K2. Kami ancam mogok kerja masal. Mogok kerja tidak mengajar di sekolah,” jelasnya.

Sekretaris FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Ade Herman, menambahkan informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran rekrutmen CPNS secara online ini, sudah ada sejak 5 September 2017. ”Dibuka pendaftarannya 11 September dan berakhir 25 September,” ungkapnya.

Intinya, kata Ade, FHK21 menolak dan akan melakukan langkah-langkah untuk penolakan rencana Men PAN RB melakukan rekrutmen CPNS secara online. ”FHK21 Kabupaten Tasikmalaya akan mengikuti rapat kerja koordinasi dengan FHK2I pusat. Apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya,” paparnya.