Kasus Jembatan Pedamaran Berlanjut, Keterlibatan Konsultan Diragukan

JawaPos.com - Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran II di Rokan Hilir Provinsi Riau, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dalam sidang kali ini, jaksa masih menghadirkan sejumlah saksi. 

Kasus ini menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir, Ibus Kasri dan konsultan pengawas proyek, Minton Bangun.

Jaksa mendakwa Minton Bangun dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini Minton dinilai telah memperkaya orang lain atau korporasi.

Namun, dalam keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan kasus dianggap telah merugikan negara lebih kurang Rp9 miliar ini, keterlibatan Minton Bangun belum bisa dibuktikan.

5 orang saksi yang dihadirkan dari Dinas Binamarga dan pengairan Kabupaten Rokan Hilir yaitu, Kepala PU Binamarga dan Pengairan/mantan perencana Bapeda, Jon Safrindow, lalu Marwan, Apri, Budiman dan Raja Yulisti.

Pada umumnya, saksi ini tidak kenal dan tidak ada kaitannya dengan terdakwa Minton Bangun dan tidak tahu tentang pelaksanaan proyek Padamaran II multi years tahun 2008-2011

Sementara itu, penasehat hukum Minton Bangun, Jhonshon Manik menegaskan dakwaan yang diterima kliennya itu dinilai kabur dan tidak cermat.

Penggunaan pasal 2 UU Nomor 21 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, untuk mendakwa Minton Bangun dinilai kurang tepat.

"Pasal itu kurang tepat, karena sebagai konsultan pengawas Minton tidak memiliki kewenangan dalam mengatur sebuah pembayaran proyek yang merugikan negara," kata Jhonshon.

Untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya, hakim menunda sidang sampai dengan Kamis, 10 agustus 2017 untuk mendengarkan keterangan saksi dari kontraktor dan managemen konstruksi.