Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun kepemimpinannya kerap kali menunjukan gaya bicara ceplas-ceplos. Hal ini dinilai sebagai sikap terbuka presiden terhadap kondisi yang dialami negara.
Pakar komunikasi dan politik Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Didik Hariyadi Santoso mengatakan, pemerintah dalam dua tahun terakhir menetapkan agenda pembangunan berskala nasional dengan prioritas yang jelas.
"Program berskala besar di bidang pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri memiliki potensi luar biasa dalam memperluas jangkauan pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," ujar Didik dalam diskusi publik di Yogyakarta, Senin (26/10).
Didik menilai, penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI dinilai bisa memperbaiki komunikasi publik dari pemerintah. Sehingga, pesan-pesan politik bisa tersampaikan dengan baik.
"Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan," imbuhnya.
Senada dengan Didik, Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam menilai, gaya komunikasi Presiden Prabowo yang lugas dan terbuka sebagai sinyal positif kepemimpinan yang transparan.
"Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan," kata Abil.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, hilirisasi industri, hingga perluasan program pemagangan bagi generasi muda.
Puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta mendeklarasikan komitmen untuk melawan hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Langkah ini sebagai sistem pengawasan demokrasi.
Mereka juga menyatakan komitmen untuk menjunjung tinggi Pancasila, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami, Pemuda Yogyakarta, berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta menolak segala bentuk provokasi dan perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian bunyi poin pertama deklarasi.
Pada poin kedua, para pemuda bertekad menangkal penyebaran informasi palsu dan mengedepankan sikap kritis serta bijak dalam menggunakan media sosial.