Spekulasi Amnesti Nadiem Makarim Mengemuka, Guru Besar: Hak Prerogatif Presiden, Tapi Harus Melalui Pertimbangan DPR

JawaPos.com – Wacana mengenai kemungkinan pemberian amnesti kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memunculkan kembali perbincangan mengenai mekanisme pemberian amnesti dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan tersebut memang dimiliki presiden, namun tidak dapat dijalankan secara sepihak.

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof. Henry Indraguna, menjelaskan bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden. Meski demikian, konstitusi mengharuskan presiden memperhatikan pertimbangan DPR sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga:Dua Pengacara Nadiem Makarim Diadukan ke Peradi, Dituding Langgar Etik Akibat Ucapan 'Yang Mulia Takut Ya'

"Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, Presiden memang berhak memberikan amnesti. Namun pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan pertimbangan DPR. Jadi, ini bukan kewenangan yang dijalankan secara sepihak," ujar Henry dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, secara historis amnesti lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang bersifat nasional, seperti rekonsiliasi politik atau penyelesaian konflik, sehingga penerapannya pada perkara pidana umum perlu dikaji secara hati-hati.

Ia juga mengingatkan bahwa proses hukum yang masih berjalan sebaiknya dihormati hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana, kata dia, telah menyediakan berbagai upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Baca Juga:KY Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik 4 Hakim Pengadil Perkara Nadiem Makarim

Sebagai dasar hukum, pemberian amnesti di Indonesia tidak hanya diatur dalam UUD 1945, tetapi juga masih mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Regulasi tersebut memberikan ruang bagi presiden untuk memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan masukan DPR.

Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian amnesti umumnya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan nasional, alasan kemanusiaan, rekonsiliasi, serta pertimbangan kebijakan negara. Karena itu, setiap wacana pemberian amnesti tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum maupun politik ketatanegaraan.

Henry menilai seluruh pihak sebaiknya memberikan ruang bagi mekanisme peradilan untuk bekerja secara independen sebelum muncul pembahasan mengenai penggunaan hak prerogatif presiden.