Melepas Ketergantungan APBD dengan Memakasimalkan Kreativitas Mencari Sumber Pendanaan Alternatif

JawaPos.com — Pemerintah daerah didorong meninggalkan pola-pola konvensional dalam mengelola anggaran dan pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat di tengah ketidakpastian ekonomi global dinilai akan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan di tingkat tapak jika daerah tidak segera berbenah.

Ekonom senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini, yang hadir sebagai pembicara utama mengingatkan para kepala daerah bahwa dinamika global saat ini membawa guncangan yang terus-menerus, salah satunya dipicu oleh ketidakpastian perjanjian tarif dagang bilateral. Kondisi ini diperparah dengan arah kebijakan domestik yang cenderung bergerak ke arah pembatasan kewenangan daerah.

"Desentralisasi kita memiliki banyak kekurangan, tetapi mengubah arah dari desentralisasi menjadi re-sentralisasi adalah sebuah musibah. Oleh karena itu, daerah memerlukan pendekatan baru. Pemimpin daerah kini bukan hanya mengatur Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga mencari cara bagaimana menciptakan lapangan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi tanpa bersandar pada APBD," ujar Hendri dalam Dialog Otonomi Daerah yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-26 Apkasi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hendri menambahkan, solusi konkret untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan mengaktifkan ekonomi dual engine, sebuah konsep yang mensinergikan secara intim antara kegiatan bisnis sosial dan birokrasi pemerintah daerah. 

Paradigma birokrasi pun harus bergeser radikal, dari yang selama ini sekadar bertindak sebagai regulator menjadi birokrasi yang memiliki jiwa wirausaha (entrepreneur). Kreativitas pendanaan, seperti digitalisasi layanan rumah sakit untuk menekan kebocoran anggaran hingga pemanfaatan dana diaspora dan donor internasional, menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda.

Baca Juga:14 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bukti Banyuwangi Makin Solid Kelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga hadir menjadi pembicara, membedah realitas kapasitas sumber daya manusia di daerah yang kerap menjadi batu sandungan bagi pencapaian visi misi bupati. Dari total 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sebanyak 33 persen di antaranya—yang didominasi oleh pengalihan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma atau setara SD hingga SLTA.

"Kita berada dalam dinamika berbeda, tetapi setiap pemimpin memiliki pasukan yang sama. Kalau ada yang belum bisa lari kencang, ini mohon dipahami. Saya berharap pemerintah daerah bisa membantu pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, kelola ASN ini dengan rasa kekeluargaan. Buat hati mereka bahagia, karena rasa bahagia itu akan memicu kekuatan dahsyat dalam mengelola manajemen risiko pemerintahan," kata Prof. Zudan.

Prof. Zudan juga menegaskan bahwa sebagai pejabat pembina kepegawaian, para bupati memiliki kewenangan penuh berdasarkan undang-undang untuk melakukan manajemen talenta, termasuk memindahkan atau memutasikan pegawai demi efektivitas kerja. BKN pun kini memangkas birokrasi dengan mempercepat proses mutasi hanya menjadi lima hari kerja dan menyediakan profiling kompetensi secara gratis bagi 650 ribu calon pejabat pada tahun 2026 ini.

Melalui dialog nasional ini, Apkasi mengirimkan pesan kuat kepada seluruh anggotanya bahwa jalan menuju kemandirian fiskal tidak lagi bisa dicapai dengan sekadar menanti uluran tangan dari pusat, melainkan melalui keberanian kepemimpinan daerah untuk membuka diri pada transparansi digital, memperlakukan birokrasi secara humanis, serta berkolaborasi secara setara dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.