Terpencil, Desa Pelosok di Probolinggo Lebih Pilih Pembangunan Jalan Ketimbang Gerai Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Pengalihan 58,03 persen dana desa (DD) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berdasarkan PMK 7/2026 senilai Rp 34,57 triliun mulai berdampak di lapangan. Kebijakan itu memicu polemik di tingkat desa, karena berdampak pada program pembangunan yang sudah direncanakan. 

Di sejumlah wilayah, terutama desa di pelosok dataran tinggi, KDMP dinilai kurang relevan dibanding kebutuhan infrastruktur untuk mendukung distribusi hasil kebun. Seperti yang terjadi  di Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Sekretaris Desa (Sekdes) Tiris Husen Mansyur mengatakan, program KDMP memiliki dampak positif dan negatif. Yang paling dirasakan, adalah pengurangan dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun desa.

“Dana Desa yang dialihkan sejatinya telah direncanakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kegiatan sosial masyarakat. Pengalihan ini berdampak langsung pada program seperti jalan desa, TPT, irigasi, dan bangunan fisik lain yang sebelumnya disepakati dalam musyawarah desa,” terangnya.

Baca Juga:Sebelum Ada Kopdes Merah Putih, Koperasi di Desa Sidomulyo Sudah Ekspor 40 Ton Kopi ke Mesir dan Punya 6 Usaha Sekaligus

Kondisi itu membuat pemerintah desa terbatas dalam bergerak karena anggaran tersisa harus disesuaikan. Padahal, kepala desa memiliki kontrak politik dengan masyarakat untuk menghadirkan pembangunan dan kesejahteraan.

Husen mencontohkan, sebelumnya desa bisa membangun dua hingga tiga proyek fisik per tahun. Namun kini, hanya proyek yang bersifat mendesak yang bisa dijalankan.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa anggaran dialihkan. Paling kelihatan proyek pembangunan fisik. Sementara pembangunan fisik sudah direncanakan secara bergiliran. Tetap yang jadi kambing hitam adalah pemerintah desa,” tuturnya.

Ia menilai KDMP lebih memungkinkan berjalan di desa yang ramai dan strategis, sementara di wilayah pelosok berpotensi tidak efektif. Warga di desa terpencil lebih memilih pembangunan infrastruktur dibanding gerai koperasi. Sebab, infrastruktur dinilai lebih berdampak pada ekonomi.

Baca Juga:Lokasi Koperasi Merah Putih Tak Harus Strategis, Prioritas Ketersediaan Lahan

Karena itu, Husen menyarankan agar program ini diuji terlebih dahulu melalui pilot project di desa yang dianggap potensial sebelum diterapkan luas. Jika evaluasinya positif, memungkinkan diterapkan pada desa lain.