JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat MQ Iswara menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang belakangan menuai polemik dari masyarakat.
DPRD Jawa Barat menyatakan siap melakukan evaluasi atas permasalahan ini. Momentum ini sekaligus bertepatan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
Iswara mengungkapkan, Jabar menjadi provinsi pertama memberikan hasil evaluasi yang sudah dibahas dalam rapim DPRD Jabar ke Kemendagri.
"Sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," kata MQ Iswara saat dihubungi, Kamis (11/9).
Iswara menururkan, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seluruh tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota seluruh Indonesia akan dievaluasi.
"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," imbuhnya.
Evaluasi akan dilaksanakan Kemendagri setelah seluruh laporan dari provinsi masuk. "Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri, dikarenakan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Jabar menegaskan siap melakukan evaluasi terkait tunjangan perumahan anggota dewan. Tunjangan rumah yang selama ini diterima anggota dewan memang bagian dari belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.
"Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu," ujar Iswara.