Pemprov Kalbar Dukung Pengembangan UMKM Lewat Pengadaan Digital

JawaPos.com – Pemprov Kalimantan Barat mendorong pengadaan barang dan jasa berbasis digital serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui kegiatan Temu Bisnis yang digelar bersama lokapasar mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP RI) Mbizmarket. Menghadirkan 40 UMKM terpilih, Pemprov Kalbar mempertemukan perangkat pemerintahan dari berbagai Kabupaten/ kota untuk memperluas akses pasar digital bagi pelaku usaha lokal.

Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si, menyampaikan “Kegiatan ini bermanfaat membuka wawasan semua pihak. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa bisa menjadi berkualitas dan dapat memprioritaskan produk lokal UMKM. Kalimantan Barat memiliki potensi daerah yang luar biasa, dan banyak sekali peluang bagi UMKM untuk terus dikembangkan,” ujar Wakil Gubernur Krisantus.

Selama periode 2024 hingga pertengahan 2025, Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan nilai transaksi pengadaan daring peringkat empat tertinggi secara nasional di lokapasar mitra LKPP RI, yakni sebesar lebih dari Rp 255 miliar, yang melibatkan lebih dari 2.000 penyedia lokal. Angka ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai barometer nasional dalam hal efisiensi dan inklusi ekonomi melalui pengadaan pemerintah.

Kepala LKPP RI, Dr Hendrar Prihadi menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada saat mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan, memiliki data yang cukup dan jelas untuk merumuskan kebijakan dalam memajukan wilayah Usaha Menengah Kecil dan Koperasi, dan dapat memajukan produk lokal. "Kami di lapangan, banyak dibantu oleh rekan-rekan dari lokapasar, salah satunya adalah Mbizmarket yang intens sekali melakukan penetrasi dan sosialisas ke daerah-daerah."

Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengadaan digital yang progresif, Mbizmarket memberikan penghargaan dan piagam kepada Satuan Kerja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan konsistensi bertransaksi melalui lokapasar Mbizmarket.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihandoyo memaparkan materi terkait tranformasi digital sebagai solusi, dan menyampaikan bahwa saat ini penyebutan Toko Daring telah berubah, menjadi lokapasar, yang menjadi bagian dari Katalog Elektronik.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat yang telah mendorong transformasi pengadaan digital dengan melakukan pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui lokapasar Mbizmarket, ujar Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Praktik baik yang dijalankan di Kalimantan Barat ini, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Lokapasar mitra resmi LKPP RI, telah menciptakan proses belanja yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.