Perusahaan Tambang Tidak Pekerjakan Warga Lokal, Papua Masih Jadi Provinsi Termiskin

JawaPos.com - Hadirnya industri dan pertambangan di daerah menjadi harapan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan peluang kerja. Angka pengangguran pun dapat berkurang. Namun, situasi itu jauh panggang dari api. 

Di Papua terdapat sejumlah perusahaan besar. Perusahaan tersebut tidak mempekerjakan warga setempat sebagai karyawan. Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal menuturkan, saat ini ada kecenderungan perusahaan-perusahaan tambang besar di Papua lebih memprioritaskan tenaga kerja dari luar. 

“Mereka berkolusi dengan perusahaan-perusahaan dari luar Papua. Padahal semua pengurusnya (direksi dan komisaris) itu dikontrol Pemerintah pusat,” ujar Robert J.Kardinal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/8). 

Adapun perusahaan yang dimaksud Robert J. Kardinal, yakni PT Freeport Indonesia, BP LNG Tangguh, Genting Oil, dan PT Gag Nikel di Raja Ampat (anak usaha PT Antam). 

Baca Juga: Soal Pencabutan IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Diminta Tidak Tebang Pilih

Anggota Fraksi Golkar itu menilai perusahaan-perusahaan besar tersebut pada umumnya banyak bernegoisasi untuk fasilitas istimewa dalam operasional. Fasilitas istimewa itu berupa tenaga kerja dan pelaku industri. Setelah ditelusuri, sama sekali tidak memberdayakan pekerja dan pengusaha orang asli Papua. “Sehingga yang terjadi, daerah cuma dapat dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.  

Menurut anggota Komisi IV DPR itu, membuat hadirnya perusahaan tambang di Papua sama sekali tidak memberi dampak signifikan kepada perekonomian daerah. Akhirnya Papua tetap menjadi provinsi termiskin dari 38 Provinsi. Sebab ribuan tenaga kerja yang didatangkan justru berasal dari luar Papua. Begitu juga pelaku industri tambang yang masuk ke Papua seluruhnya berasal dari Jakarta. 

“Lantas Papua dapat apa? Pemerintah daerah juga tidak dapat pajak, tidak dapat apa-apa. Sementara masalah lapangan kerja, hak untuk berusaha, itu masyarakat dan pelaku usaha di Papua tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. 

Baca Juga: Bahlil Bantah Cabut 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat karena Viral di Medsos

Robert menilai situasi ini sangat tidak adil. Ruang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat terbatas. Pemerintah daerah (pemda) hanya mengandalkan DBH sebagai ruang fiskal dalam membangun daerahnya.  

Untuk itu, dia meminta SKK Migas dan BPH Migas untuk mendorong mendukung pengembangan potensi lokal dalam operasional tambang di Papua, terutama penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri lokal. “Saya harap Presiden Prabowo bisa merubah semua ini. Stop pekerja dan kontraktor dari luar. Stop juga bahan makanan dan kebutuhan logistik dari luar,” ujarnya. 

Robert mendorong agar perusahaan tambang besar di Papua tidak hanya mengeruk untung dari sumber daya alam, tetapi abai terhadap kewajiban sosialnya membangun sumber daya manusia di Papua. Dia mendorong agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diarahkan mayoritas untuk kesehatan dan beasiswa pendidikan anak-anak Papua.

Baca Juga: Menteri Bahlil Ungkap Alasan Dicabutnya Izin 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Salah Satunya karena Masuk Kawasan Geopark